Kemarin, Lyra Virna diperiksa dan harapan nelayan soal kelanjutan reklamasi

Kemarin, Lyra Virna diperiksa dan harapan nelayan soal kelanjutan reklamasi

Sebuah kapal melintasi kawasan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, Senin (9/10/2017). Menko Maritim Luhut B Panjaitan telah resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) ()

Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa artis Lyra Virna sebagai terlapor dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta agar  rencana kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta menghormati janji Gubernur DKI Jakarta, menjadi topik pemberitaan pada Selasa (10/10) yang masih layak dibaca hari ini.

Berikut selengkapnya:

Artis Lyra Virna diperiksa terkait perjalanan haji

Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa artis Lyra Virna sebagai terlapor terkait curahan hati tentang biro perjalanan haji AT melalui media sosial.

"Diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta Selasa.

Argo mengatakan Lyra mencurahkan isi hatinya tentang salah satu biro perjalanan haji melalui media sosial namun pemilik perusahaan itu merasa dicemarkan nama baiknya sehingga melapor ke Polda Metro Jaya.

Rencana kelanjutan reklamasi seharusnya hormati janji Gubernur DKI Jakarta terpilih

 Rencana terkait kelanjutan reklamasi di Teluk Jakarta seharusnya menghormati janji yang telah diucapkan Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan yang menginginkan untuk menghentikan aktivitas yang bisa merusak lingkungan tersebut.

"Secara politis, Gubernur Djarot seharusnya menghormati gubernur terpilih yang memiliki janji untuk menghentikan reklamasi itu," kata Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata di Jakarta, Selasa.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat telah mengirimkan surat dalam masa transisi untuk DPR bisa melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

KNTI, yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, menyatakan surat tersebut menutupi dampak buruk lingkungan hidup hingga fakta hukum yang dinilai seharusnya menjadi dasar untuk tidak melanjutkan reklamasi.

5.932 butir munisi Polri dipindahkan ke gudang amunisi Mabes TNI

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyimpan 5.932 butir munisi senjata Stand Alone Grenade Lancher (SAGL) milik Korps Brimob Mabes Polri di gudang senjata milik TNI.

"Tadi malam munisi tersebut sudah dipindahkan ke gudang munisi Mabes TNI, sesuai dengan katalog yang menyertai sejumlah 5.932 butir munisi dalam 71 koli," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Wuryanto dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, munisi yang dititipkan Mabes TNI itu adalah munisi tajam yang mempunyai radius mematikan 9 meter dan jarak capai 400 meter.

Presiden lantik Gubernur dan Wagub Yogyakarta

Presiden Joko Widodo melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 di Istana Negara.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden 107/P tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 dan Pengesahan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 tanggal 6 September 2017.

Sultan HB X bantah akan turun tahta

Sri Sultan Hamengkubuwono X membantah akan turun tahta pascaadanya putusan hasil uji materi Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 18 Ayat (1) huruf m UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saya belum mau pensiun, (putusan itu) tidak bicara begitu tapi soal gubernur sebagai pejabat publik sebagai bagian dari NKRI mestinya tidak mengenal jenis kelamin, tidak membedakan, tapi dalam pasal 14 huruf m (UU Keistimewaan DIY) malah masuknya sepotong-sepotong, jadi tidak proporsional, dari pada orang mempersoalkan hal itu maka keputusannya kan dihapus, begitu," kata Sri Sultan Hamengkubuwono X di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Presiden Joko Widodo melantik Sri Sultan Hamengkubuwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY 2017-2022 di Istana Negara.

Partai Solidaritas Indonesia resmi daftar ke KPU

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa, untuk menjadi peserta pemilu 2019.

"Hari ini DPP PSI mendaftarkan diri ke KPU. Kami membawa 150 boks kontainer berisi semua persyaratan untuk mendaftarkan diri ke KPU sebagai partai politik peserta pemilu," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie di Jakarta, Selasa.

Grace menekankan pendaftaran ini merupakan niat baik PSI untuk ikut serta dalam kancah politik Tanah Air. Menurut  dia, PSI ingin membuktikan dan mengubah stigma negatif dunia politik yang belakangan dikenal sebagai dunia yang kotor.

Pewarta:
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar