Lebih dari 500.000 orang, kebanyakan warga Rohingya, sejak akhir Agustus lalu melarikan diri ke Bangladesh dari operasi tentara di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang disebut PBB sebagai pembersihan etnis.
Pada akhir Agustus pula, Annan memaparkan laporan akhir komisi penasihat mengenai negara bagian Rakhine yang dia pimpin atas permintaan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.
Laporan itu meminta otoritas Myanmar segera bertindak mengatasi masalah Rohingya, yang tidak memiliki kewarganegaraan dan sudah lama menghadapi diskriminasi di negara mayoritas Buddha tersebut.
Prancis dan Inggris mengajukan permohonan pertemuan dengan Annan saat Dewan Keamanan menimbang langkah selanjutnya untuk mengatasi krisis itu terkait eksodus massal Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan penghentian operasi militer tersebut dan meminta akses untuk memungkinkan kelompok bantuan mencapai desa-desa yang dibakar di negara bagian Rakhine.
Satu laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada Rabu menyebutkan bahwa operasi-operasi militer itu ditujukan untuk secara permanen mengusir minoritas muslim dari Rakhine.
Inggris sedang mengerjakan resolusi Dewan Keamanan yang akan menyeru pemulangan Rohingya, namun perundingan dengan China, pendukung bekas penguasa junta Myanmar, berjalan laman menurut para diplomat.
Dalam pertemuan tertutup Jumat, semua anggota Dewan Keamanan diundang untuk hadir bersama dengan beberapa negara di kawasan serta organisasi kawasan menurut para diplomat yang dikutip kantor berita AFP. (mr)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
