"Apabila ada pendapat dari Pak JK mungkin sifatnya kita ambil yang positif saja, dalam artian mungkin maksudnya adalah mengarah ke efektivitas," kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.
Taufik menilai pendapat yang disampaikan JK memiliki konteks keefektifan lembaga negara, khususnya di bidang pemberantasan korupsi yang harus efektif dengan lembaga atau badan yang sudah ada.
Menurut dia, pendapat itu sangat efektif dan nantinya menjadi bahan pertimbangan antara Komisi III dan Polri.
"Sedangkan dari Kepolisian dan Komisi III DPR juga ingin memberikan yanh terbaik dalam kaitan posisi polri dam kejaksaan secara konstitusional jangan sampai dilupakan. Mereka memiliki peran sangat penting juga untuk peningkatan penegakan hukum di bidang korupsi," ujarnya.
Politisi PAN itu menilai biarkan diberikan ruang sebentar karena pada saatnya ketika disetujui pembentukan Densus Tipikor, dilakukan bersama antara pemerintah dan DPR.
Karena itu menurut Taufik pernyataan JK itu pendapat pribadi yang positif untuk pengayaan-pengayaan materi sehingga tidak perlu dinilai mana yang benar dan salah.
"Tujuannya baik dalam rangka apakah ini perlu dibentuk kondisi yang sedang diperdalam Komisi III DPR dan Polri. Apakah ini cukup untuk mengefektifkan seperti yang disampaikan Pak Wapres," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tidak perlu dibentuk Densus Tipikor tapi cukup memaksimalkan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan.
"Jadi cukup biar KPK dulu, toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu, tim yang ada sekarang juga bisa. Difokuskan dulu KPK, dan KPK dibantu sambil bekerja secara baik," kata Wapres di kantornya di Jakarta, Selasa (17/10).
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
