DPRD Aru ingin kapal tol laut tambah frekuensi

DPRD Aru ingin kapal tol laut tambah frekuensi

Ilustrasi foto kapal pengangkut trayek 5 Gerai Maritim mendukung tol laut di pelabuhan penumpang Soekarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/5/2016). Kapal tersebut akan berlayar melewati trayek penugasan pemerintah (T5) menjelajahi Makassar, Tahuna, Lirung, Morotai, Tobelo, Ternate dan Babang dengan mengangkut sejumlah bahan pokok ke daerah terpencil di Indonesia Timur. (ANTARA FOTO/Dewi Fajriani)

... dana melalui APBD yang nilainya terbatas sehingga membutuhkan intervensi APBN."
Ambon (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru menginginkan frekuensi kapal pendukung program tol laut yang menyinggahi Pelabuhan Yos Sudarso, Dobo, perlu ditambah dari selama ini 1,6 bulan menjadi sebulan sekali untuk lebih menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan rakyat.

"Lama memasok barang bisa dimanfaatkan pihak ketiga untuk melakukan praktik kurang bertanggung jawab. Program dicanangkan Presiden Joko Widodo realisasinya harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di Kepulauan Aru," ujar Ketua DPRD Kepulauan Aru, Andreas Limbers, yang dihubungi dari Ambon, Jumat.

Apalagi, menurut dia, Kepulauan Aru secara geografis letaknya berdekatan dengan Australia.

"Saya mengapresiasi program tol laut yang realisasinya harus dievaluasi secara transparan dan profesional karena ternyata seperti di Kepulauan Aru belum optimal dukungan sarana maupun prasarana kepelabuhan," ujarnya.

Dia merujuk panjang dermaga Yos Sudarso yang relatif terbatas sehingga mempengaruhi aktivitas bongkar muat bila kapal berlabuh.

Selain itu, menurut dia, peralatan bongkar muat yang terbatas jumlah maupun operasionalnya, lokasi kontainer relatif sempit dan penyaluran ke ibu kota kecamatan maupun desa masih perlu ada regulasinya.

"Kami dari DPRD telah berkoordinasi dengan Pemkab Kepulauan Aru membahas permasalahan sarana dan prasarana maupun keterbatasan peralatan di Pelabuhan Yos Sudarso dengan menyampaikannya ke Ditjen Perhubugan Laut Kementerian Perhubungan yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti," ujar Andreas.

Oleh karena itu, ia menyatakan, pemerintah pusat untuk realisasi program tol laut tahun anggaran ke depan perlu memperhatikan sarana dan prasarana pendukung di pelabuhan untuk aktifitas bongkar muat barang sehingga terjamin kelancarannya.

"Pastinya Pemkab maupun DPRD Kepulauan Aru juga mengalokasikan dana melalui APBD yang nilainya terbatas sehingga membutuhkan intervensi APBN," demikian Andreas Limbers.

Pewarta: Alex Sariwating
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2017

KRI Yos Sudarso 353 dibuka untuk umum

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar