Hal itu disampaikan pengamat olahraga yang juga pendiri pengamat olahraga yang juga salah satu pendiri Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Dr Nurdin Purnomo, yang menilai setiap pengurus cabang olahraga harus berkemampuan dalam pembinaan prestasi atlet.
"Pengurus cabang-cabang olahraga harus punya kemampuan membina atletnya untuk meningkatkan prestasi dan siap bersaing di ajang internasional. Saya yakin mereka bisa dan ada pihak swasta yang menjadi sponsor," kata Nurdin di Jakarta, Rabu.
Dengan tidak adanya dana pembinaan dari pemerintah, katanya, maka masing-masing pengurus cabang olahraga akan berusaha mendapatkan dana untuk membiayai kegiatannya.
Ia juga menyatakan tidak setuju jika peran Satlak Prima kembali diberikan ke KONI, karena hal itu tidak sesuai dengan tujuan pembubaran Satlak Prima yakni memangkas birokrasi.
"Jadi lebih baik urusan membina serta mempersiapkan atlet ke berbagai event ini langsung menjadi tanggung jawab masing-masing pengurus cabang olahraga, termasuk dalam menggelar pelatnas serta pendanaannya," kata Nurdin yang juga sebagai Ketua Umum Persatuan Liong Barongsai Seluruh Indonesia (PBLSI) dan Dewan Penyantun Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonsia (PODSI) itu.
"Itu lebih baik, ketimbang ada dana dari pemerintah tapi malah jadi rebutan atau terlambat pencairannya sehingga persiapan ke event internasional terganggu," katanya.
Ia yakin, olahraga Indonesia akan dapat terus bergerak maju tanpa harus ada campur tangan pemerintah dalam pembinaaan dan pendanaan.
Peran pemerintah, tambahnya, bisa dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana olahraga, sehingga dapat dimanfaatkan atlet untuk berlatih dan meningkatkan prestasinya.
Satlak Prima resmi dibubarkan setelah Presiden Joko Widodo menandatangani pencabutan Perpres nomor 15/2015 yang menjadi dasar hukum pembentukan Satlak Prima sebagai badan olahraga prestasi nasional di Kemenpora.
Pembubaran Satlak Prima merupakan jawaban Kemenpora atas kegagalan Indonesia di SEA Games 2017. Menpora Imam Nahrawi pernah menyampaikan, terpaksa mengamputasi satu badan di kementeriannya itu agar mempersingkat birokrasi keuangan prestasi atlet.
"Pengurus cabang-cabang olahraga harus punya kemampuan membina atletnya untuk meningkatkan prestasi dan siap bersaing di ajang internasional. Saya yakin mereka bisa dan ada pihak swasta yang menjadi sponsor," kata Nurdin di Jakarta, Rabu.
Dengan tidak adanya dana pembinaan dari pemerintah, katanya, maka masing-masing pengurus cabang olahraga akan berusaha mendapatkan dana untuk membiayai kegiatannya.
Ia juga menyatakan tidak setuju jika peran Satlak Prima kembali diberikan ke KONI, karena hal itu tidak sesuai dengan tujuan pembubaran Satlak Prima yakni memangkas birokrasi.
"Jadi lebih baik urusan membina serta mempersiapkan atlet ke berbagai event ini langsung menjadi tanggung jawab masing-masing pengurus cabang olahraga, termasuk dalam menggelar pelatnas serta pendanaannya," kata Nurdin yang juga sebagai Ketua Umum Persatuan Liong Barongsai Seluruh Indonesia (PBLSI) dan Dewan Penyantun Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonsia (PODSI) itu.
"Itu lebih baik, ketimbang ada dana dari pemerintah tapi malah jadi rebutan atau terlambat pencairannya sehingga persiapan ke event internasional terganggu," katanya.
Ia yakin, olahraga Indonesia akan dapat terus bergerak maju tanpa harus ada campur tangan pemerintah dalam pembinaaan dan pendanaan.
Peran pemerintah, tambahnya, bisa dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana olahraga, sehingga dapat dimanfaatkan atlet untuk berlatih dan meningkatkan prestasinya.
Satlak Prima resmi dibubarkan setelah Presiden Joko Widodo menandatangani pencabutan Perpres nomor 15/2015 yang menjadi dasar hukum pembentukan Satlak Prima sebagai badan olahraga prestasi nasional di Kemenpora.
Pembubaran Satlak Prima merupakan jawaban Kemenpora atas kegagalan Indonesia di SEA Games 2017. Menpora Imam Nahrawi pernah menyampaikan, terpaksa mengamputasi satu badan di kementeriannya itu agar mempersingkat birokrasi keuangan prestasi atlet.
Pewarta: Teguh Handoko
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2017
