"Kita sudah bersepakat bersatu didalam ideologi Pancasila, indahnya bersatu dan keberagaman itu harus dirawat ada empati dan simpati itu menjadi penting untuk merawat kebhinekaan tersebut," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan Bangsa Indonesia dengan segala keberagaman suku dan keyakinan, dan pendapat setiap warganya harus dihargai, dengan cara santun dan bijaksana. Kebhinekaan selalu mengedepankan persaudaraan dan tolerasi, walau berbeda-beda , masyarakat saling menghormati perbedaan itu dengan cara merawatnya yaitu saling memahami.
Salah satu cara yang dilakukan TMP, yakni dengan melakukan kirab kebangsaan.Pada Minggu (29/10), kirab kebangsaan dilakukan di Bogor dan diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat.
TMP juga telah menggelar kirab kebangsaan dan kirab budaya di berbagai tempat seperti Karawang, Kabupaten Bogor, Bandung, Magelang, Majalangka, Subang, Tapanuli Utara, dan lainnya.
Maruarar yang akrab disapa Ara mengatakan, kirab kebangsaan digelar untuk memacu kreativitas anak muda. Selain untuk memperkenalkan budaya.
"Kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan nasionalisme dan pemahaman Pancasila sebagai ideologi NKRI. Kita ingin semua menjaga pluralisme dan kebhinnekaan agar bangsa ini tetap utuh," kata dia.
Ara mengaku gembira bisa datang ke Kota Bogor karena warganya yang baik. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tinggal di Bogor. Menurutnya, Presiden Jokowi mengakui masih ada kesenjangan antara kaya dan miskin di tengah masyarakat Indonesia. Juga adanya kesenjangan antara wilayah barat dan timur.
"Selama ini masih ada harga bahan bakar minyak (BBM) yang beda antara Jawa dan timur Indonesia. Sekarang harga sudah sama," katanya.
Dia memaparkan empat hal yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi dalam upaya pemerataan kesejahteraan. Pertama, penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah mengakses 19 juta siswa. Kedua, Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang kini sudah dinikmati sekitar 90 juta orang. Kebijakan ketiga adalah sertifikat tanah yang dibagikan oleh pemerintah, dan keempat adalah anggaran dana desa.
"Ada puluhan ribu desa. Tidak ada satu pemerintahan selama ini yang mengalokasikan dana hingga Rp60 triliun untuk membangun desa. Itu yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Betul ada kesenjangan tetapi Jokowi melakukan kebijakan yang memihak kepada rakyat desa," imbuh Ara.
(I025)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
