Jakarta (ANTARA News) - Universitas Darma Persada (Unsada) kembali menggelar kemampuan berbicara secara resmi di depan publik dengan tajuk Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Universitas, pada 28 Oktober,
Lomba pidato yang diadakan untuk kedua kalinya ini di ikuti oleh 10 peserta yang mewakili masing-masing kampusnya. Diantaranya, Ramzy Hafish (Unsada), Silviana Adriana Fatika (Universitas Indonesia), Sarti Amelia Malewa (Universitas Gajah Mada), Delima Putri Mujiani (Universitas Brawijaya), Auliah Catur Roudho Tunnisa (Universitas Airlangga), I Komang Tri Adi Mertayasa (Universitas Udayana), Firsha Asfirah (Universitas Hasanudin), Putra Rizkyanda Hasibuan (Universitas Sumatra Utara), Tina Yustiani (Universitas Padjajaran) dan Dina Dwishinta Fitriana (Universitas Pendidikan Indonesia).
“Ini merupakan kali kedua Unsada menggelar lomba pidato bahasa Jepang bekerjasama dengan Universitas Hiroshima Jepang. Inti kegiatan ini agar hubungan baik antara Indonesia dan Jepang terus berjalan. Selain itu, Unsada berharap hubungan dengan universitas lain pun semakin terjalin baik. Sehingga di masa datang lomba pidato ini terus bisa diselenggarakan,†kata Rektor Unsada, Dr. H. Dadang Solihin, SE MA dalam rilisnya, Selasa.
Mengenai apresiasi yang diberikan kepada pemenang pidato bahasa Jepang tersebut, dikatakan Dadang, akan mendapatkan hadiah berupa jalan-jalan ke Jepang selama beberapa pekan dan hadiah lainnya.
“Sedangkan, kalau di Unsada kebijakan kami, mahasiswa yang berprestasi, apapun itu bentuknya, bukan hanya lomba pidato ini. Biasanya akan mendapatkan beasiswa,†terangnya.
Ditambahkan Dadang, dirinya salut dengan ke 10 peserta lomba, karena pidato yang ditampilkan para peserta mirip dengan stand up comedy.
“Apalagi mereka tampil di depan tokoh-tokoh Jepang yang tidak semua orang bisa melakukan itu. Buat saya mereka berkelas banget,†tuturnya.
Dalam lomba tersebut, yang terpilih menjadi juara berdasarkan penilaian dewan juri adalah, Auliah Catur Roudho Tunnisa (juara I), Firsha Asfirah (juara II) dan Sarti Amelia Malewa (juara III).
Magang di Jepang
Sementara itu Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengharapkan lulusan lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) mendaftarkan diri ikut program magang kerja ke Jepang.
"Saya berharap lulusan SMA/SMP dapat memanfaatkan waktu pendaftaran hingga akhir November 2017," kata dia, di Bandarlampung, Selasa.
Menurutnya, tak ada pembatasan jumlah bagi yang ingin ke Jepang, dan berharap lulusan SMA/SMK dapat memanfaatkan kesempatan langka ini, karena program ini sempat dihentikan selama lima tahun.
" Alhamdulillah, berkat upaya kita, Pemerintah Jepang kembali membuka magang bagi siswa asal Lampung," katanya.
Pembukaan program ini, kata Gubernur, merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung menyalurkan lulusan SMA/SMK yang kini menjadi tanggungjawab provinsi.
Ridho berharap program ini mampu mengurangi angka pengangguran sekaligus transfer ilmu dan pengetahuan dari negara maju seperti Jepang.
Sejak dibuka, tercatat 300 peserta mendaftar. Mereka akan diseleksi pada 4-8 Desember 2017.
Seluruh proses seleksi dan pemberangkatan menjadi tanggungjawab provinsi dan pusat yakni Kementerian Tenaga Kerja.
Bagi yang lulus akan dikirim bekerja di berbagai perusahaan menengah di Negeri Sakura selama tiga tahun.
Peserta lulusan SMA/SMK dengan maksimal usia 26 tahun, pria, dan belum menikah. Peserta harus warga Lampung dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) Lampung yang masih berlaku, sehat fisik, dan mental.
Pada bulan pertama bekerja, peserta bakal menerima insentif 80 ribu yen. Kemudian, pada bulan kedua hingga ke-24 mendapat insentif 90 ribu yen dan pada bulan ke-25 hingga ke-36 mendapat 100 ribu yen.
Kerja sama program magang ini, kata Gubernur, diteken pada 15 Maret 2017 antara Pemprov Lampung, Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (Ikapeksi) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Lampung.
"Ini program resmi antara Pemprov Lampung dan pengusaha Jepang. Kita akan monitor terus kondisi para peserta magang di Jepang, agar bekerja sesuai kontrak," kata Gubenur.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sumiarti, mengatakan setelah magang tiga tahun, setiap peserta mendapat sertifikat dari Japan International Corporation (JITCO) dan dana kewirausahaan sebesar 600 ribu yen.
" Pemerintah Provinsi Lampung bertanggungjawab hingga mengantar peserta karantina di Bekasi, Jawa Barat," ujarnya.
Pengiriman ke Jepang dan selama proses magang menjadi tanggungan pusat. Peserta magang juga diutamakan bekerja di berbagai perusahaan Jepang di Indonesia.
Selain magang luar negeri, upaya mengurangi angka pengangguran juga dilakukan Pemprov Lampung dengan magang dalam negeri.
Sementara itu, pada program magang yang diikuti 200 tenaga kerja ke berbagai perusahaan di Lampung.
Dari total peserta itu, 63 perden diterima bekerja di tempat magang. Sisanya, bekerja mandiri dan wirausaha.
"Dari tahun ke tahun jumlah yang diterima di perusahaan meningkat. Artinya, kualitas magang makin meningkat," tambah Sumiarti.
"Saya berharap lulusan SMA/SMP dapat memanfaatkan waktu pendaftaran hingga akhir November 2017," kata dia, di Bandarlampung, Selasa.
Menurutnya, tak ada pembatasan jumlah bagi yang ingin ke Jepang, dan berharap lulusan SMA/SMK dapat memanfaatkan kesempatan langka ini, karena program ini sempat dihentikan selama lima tahun.
" Alhamdulillah, berkat upaya kita, Pemerintah Jepang kembali membuka magang bagi siswa asal Lampung," katanya.
Pembukaan program ini, kata Gubernur, merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung menyalurkan lulusan SMA/SMK yang kini menjadi tanggungjawab provinsi.
Ridho berharap program ini mampu mengurangi angka pengangguran sekaligus transfer ilmu dan pengetahuan dari negara maju seperti Jepang.
Sejak dibuka, tercatat 300 peserta mendaftar. Mereka akan diseleksi pada 4-8 Desember 2017.
Seluruh proses seleksi dan pemberangkatan menjadi tanggungjawab provinsi dan pusat yakni Kementerian Tenaga Kerja.
Bagi yang lulus akan dikirim bekerja di berbagai perusahaan menengah di Negeri Sakura selama tiga tahun.
Peserta lulusan SMA/SMK dengan maksimal usia 26 tahun, pria, dan belum menikah. Peserta harus warga Lampung dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) Lampung yang masih berlaku, sehat fisik, dan mental.
Pada bulan pertama bekerja, peserta bakal menerima insentif 80 ribu yen. Kemudian, pada bulan kedua hingga ke-24 mendapat insentif 90 ribu yen dan pada bulan ke-25 hingga ke-36 mendapat 100 ribu yen.
Kerja sama program magang ini, kata Gubernur, diteken pada 15 Maret 2017 antara Pemprov Lampung, Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (Ikapeksi) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Lampung.
"Ini program resmi antara Pemprov Lampung dan pengusaha Jepang. Kita akan monitor terus kondisi para peserta magang di Jepang, agar bekerja sesuai kontrak," kata Gubenur.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sumiarti, mengatakan setelah magang tiga tahun, setiap peserta mendapat sertifikat dari Japan International Corporation (JITCO) dan dana kewirausahaan sebesar 600 ribu yen.
" Pemerintah Provinsi Lampung bertanggungjawab hingga mengantar peserta karantina di Bekasi, Jawa Barat," ujarnya.
Pengiriman ke Jepang dan selama proses magang menjadi tanggungan pusat. Peserta magang juga diutamakan bekerja di berbagai perusahaan Jepang di Indonesia.
Selain magang luar negeri, upaya mengurangi angka pengangguran juga dilakukan Pemprov Lampung dengan magang dalam negeri.
Sementara itu, pada program magang yang diikuti 200 tenaga kerja ke berbagai perusahaan di Lampung.
Dari total peserta itu, 63 perden diterima bekerja di tempat magang. Sisanya, bekerja mandiri dan wirausaha.
"Dari tahun ke tahun jumlah yang diterima di perusahaan meningkat. Artinya, kualitas magang makin meningkat," tambah Sumiarti.
Pewarta: Agus WK
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
