"Memang Indonesia perlu banyak belajar dari keunggulan yang dimiliki Hong Kong. Tapi pada sisi lain, Hong Kong juga perlu meningkatkan perannya dalam restrukturisasi keuangan di kawasan untuk memudahkan pendanaan dan investasi di bidang infrastruktur, termasuk di Indonesia," ujarnya berbicara dalam Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) Summit di Hong Kong, Rabu (1/11).
Hong Kong dalam pembangunan infrastruktur di Asia memiliki keunggulan yang sangat jauh dari negara-negara lainnya di kawasan, khususnya dalam konektivitas, efisiensi, kualitas pembiayaan, pengetahuan, dan pengalaman, demikian menurut Menkeu sebagaimana keterangan tertulis Konsulat Jenderal RI di Hong Kong kepada Antara di Jiangmen, Provinsi Guangdong, Kamis.
Demikian pula terkait gagasan "Belt and Road", bagi Indonesia, jelas Menkeu, sangat penting dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas, dan mengurangi kesenjangan antarnegara di kawasan.
"Karena itu, pemerintah Indonesia menyambut baik dan selalu siap bekerja sama dalam inisiatif tersebut," katanya.
Ia menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting untuk pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia.
"Melalui pembangunan jalan, pelabuhan, bandara dan rel kereta api, diharapkan konektivitas antardaerah di Indonesia semakin meningkat dan pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di antara daerah-daerah tersebut," katanya.
Dalam pertemuan bertajuk "Mobilising Infrastructure Capital to Connect and Transform Asia" itu, Sri Mulyani menganggap bahwa kawasan Asia saat ini merupakan kawasan yang memiliki konektivitas paling tinggi di dunia.
"Kehadiran AIIB sebagai bank pembangunan yang bersifat multilateral semakin meningkatkan kerja sama antarnegara untuk meningkatkan konektivitas tersebut," kata Menkeu.
Oleh sebab itu pula Indonesia sangat memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
"Sama seperti negara di Asia lainnya, semua sektor terkait peningkatan konektivitas seperti pelabuhan, bandara dan rel kereta api menjadi menjadi prioritas Indonesia juga. Dan tenaga listrik, air minum, dan sanitasi juga tidak kalah penting," katanya.
Selain itu, infrastruktur sektor telekomunikasi perlu dikembangkan untuk memfasilitasi berkembangnya penggunaan internet untuk komunikasi, sosial media, dan pengembangan ekonomi digital.
Menkeu mengakui bahwa dengan kebutuhan dana sekitar 1,7 trilun dolar AS per tahun, pemerintah Indonesia tidak mampu membiayai seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.
"Selain dari pemerintah dan semi pemerintah atau BUMN, kami selalu membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak swasta," katanya.
Oleh sebab itu, Indonesia bekerja sama dengan berbagai bank pembangunan multilateral seperti Asia Development Bank (ADB), World Bank, AIIB termasuk yang berasal dari luar Asia seperti Euro Investment Bank. Dikatakan Menkeu, Indonesia sangat diuntungkan keberadaan bank-bank tersebut.
"Bukan hanya dari segi pendanaan, tetapi juga bagaimana bank-bank tersebut membagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam pembangunan infrastruktur, termasuk bagaimana menyusun kebijakan dan melakukan reformasi kebijakan," kata Menkeu.
Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2017
