Presiden Joko Widodo menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi Teluk Jakarta, baik saat menjadi gubernur DKI Jakarta maupun sebagai presiden.
"Saya sampaikan, saya sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi," kata Jokowi, di sela peninjauan ke tambak udang di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Kalau yang itu, Pergub (Pergub DKI Jakarta Nomor 146) itu khan Pergub yang merupakan acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa, bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu," katanya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berharap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018 dapat membantu menggerakkan roda perekonomian di ibu kota negara itu.
"Kenaikan UMP itu diharapkan akan bisa membantu, baik bagi para buruh maupun para pengusaha untuk menggerakkan roda perekonomian yang sekarang ini sedang lesu," kata dia, di Balai Kota, Jakarta Pusat.
"Kenaikan UMP kali ini adalah salah satu kebijakan untuk bisa memastikan bahwa biaya hidup di Jakarta terjangkau. Kami ingin agar warga, terutama para buruh bisa merasakan keterjangkauan itu di dalam kehidupan sehari-hari," ujar dia.
"Mudah-mudahan kenaikan UMP ini bisa memudahkan semua pihak. Dari sisi buruh dapat menikmati kenaikan UMP. Sedangkan dari sisi pengusaha tidak terlalu menanggung beban berat mengingat kondisi perekonomian sekarang yang relatif lesu," tuturnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi telah menetapkan besaran nilai UMP DKI Jakarta untuk tahun 2018 sebesar Rp3.648.035, atau naik 8,71 persen dari 2017 sebesar Rp3.355.000.
Kenaikan tersebut dihitung dengan berdasarkan pada inflasi periode September 2016 hingga 2017 sebesar 3,2 persen dan juga pertumbuhan domestik bruto sebesar 4,99 persen.
Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, berbicara program penanganan teroris pada diskusi panel di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.
"Al Qaeda sebagai gelombang pertama munculnya jaringan teroris di dunia," kata Karnavian, melalui keterangan tertulis, di Jakarta.
"Teroris global tidak mungkin diselesaikan hanya dengan senjata," ujar dia.
Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan, pemerintah menaruh perhatian khusus pada empat provinsi yang akan melaksanakan Pilkada, mengingat temperatur politik di sana menghangat.
"Sejauh ini pemerintah melihat ada beberapa wilayah yang dinilai masih cukup tinggi suhu politiknya, seperti Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Barat," kata Wiranto, setelah menggelar rapat mendadak terkait persiapan Pilkada dan tingkat kerawanan di sejumlah provinsi.
Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M Ramli mengatakan tidak perlu khawatir terkait dengan keamanan data NIK dan Nomor KK yang diberikan dalam registrasi kartu seluler tersebut.
"Prinsipnya operator tidak menarik data dari dukcapil, mereka hanya memvalidasi jangan khawatir," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, ketika menjawab pertanyaan wartawan terhadap sejumlah kekahwatiran adanya kebocoran data terkait masalah tersebut.
"Yang dilakukan adalah mencocokan nomor NIK dan KK, ini mirip username dan password, kalau itu match (cocok) berarti datanya benar, hanya itu, jadi operator nggak akan dapat informasi, jadi operator hanya mendapatkan jawaban dari dukcapil adalah benar bahwa pelanggan ini, data yang diberikan dukcapil itu data seperti yang di KTP, data publish," katanya.
"Maka ada Peraturan Menteri yang baru, perubahan kedua atas Peraturan Menteri tentang registrasi itu yang menghilangkan ibu kandung, kita langsung update semuanya hilang, kalau dalam perjalanannya ada yang minta ibu kandung kasih tahu kita, karena per tadi siang itu kita cek semuanya tidak ada yang minta ibu kandung," katanya.
Laporan terbaru Kelompok Bank Dunia "Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs" mencatat peringkat kemudahan berusaha di Indonesia naik dari posisi 91 menjadi 72 dari 190 negara.
Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo A Chaves mengatakan, Indonesia mempercepat laju reformasi dalam beberapa tahun terakhir dan upaya tersebut memberikan hasil.
"Kami memuji tekad pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Melanjutkan momentum dan upaya memperluas reformasi yang mengikutsertakan keterbukaan dan persaingan, merupakan kunci untuk menstimulasi lebih jauh lagi sektor swasta di negara ini," ujar Chaves di Jakarta.
Operasi Zebra Tahun 2017 digelar mulai 1 - 14 November 2017 di seluruh Indonesia, dengan sasaran pengendara yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas.
"Operasi Zebra dari tahun ke tahun rutin dilaksanakan. Saya harapkan pengaruhnya mampu mendisiplinkan masyarakat, mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas," kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Royke Lumowa dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra 2017 di halaman Gedung NTMC Polri, Jakarta.
"Pelanggaran lalu lintas yang ditindak diantaranya berboncengan tiga orang, melawan arus, tidak pakai helm, tidak pakai sabuk pengaman, menerobos lampu merah, SIM habis masa berlaku, STNK habis masa berlaku, tidak menyalakan lampu di siang hari bagi pemotor," katanya.
"Selama masih bisa diingatkan, kami ingatkan. Kalau memang harus ditilang ya tilang!" katanya.
"Sekarang lagi marak kendaraan pribadi menggunakan sirine yang bukan haknya. Ini akan kami tindak," katanya juga.
Pewarta: AA Ariwibowo
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
