Suu Kyi kunjungi perbatasan Rakhine yang bermasalah

Sittwe, Myanmar (ANTARA News) - Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengunjungi daerah-daerah yang dilanda konflik di negara bagian barat Rakhine pada Kamis untuk pertama kalinya sejak serangan militan dari minoritas Muslim Rohingya dua bulan lalu memicu krisis pengungsi.

Seorang wartawan Reuters melihat Suu Kyi naik helikopter militer di Sittwe, ibukota negara bagian Rakhine, sekitar pukul 9 pagi waktu setempat pada Kamis.

Juru bicara Zaw Htay mengatakan kepada Reuters bahwa Suu Kyi mengunjungi distrik perbatasan Maungdaw yang bermasalah, di mana lebih dari 600.000 anggota kelompok Rohingya tanpa kewarganegaraan telah menyeberang ke Bangladesh sejak 25 Agustus.

"Dia akan pergi ke Maungdaw dan saya tidak bisa memberikan rincian lebih lanjut," katanya.

Suu Kyi sebelumnya tidak pernah mengunjungi negara bagian Rakhine sejak memegang kekuasaan tahun lalu dan setelah kemenangan telak pada 2015. Mayoritas penduduk di Maungdaw adalah Muslim sampai krisis yang terjadi baru-baru ini.

Myanmar telah disengat oleh kritik internasional dan tuduhan pembersihan etnis, yang ditolaknya, karena cara pasukan keamanannya menanggapi serangan militan Rohingya di 30 pos keamanan.

Suu Kyi didampingi oleh sekitar 20 orang yang bepergian dengan dua helikopter militer, termasuk pejabat negara dan petugas militer serta polisi, menurut wartawan Reuters.

Pebisnis Zaw Zaw, yang sebelumnya mendapat sanksi dari Departemen Keuangan AS, juga bersama pemenang Nobel itu.

Suu Kyi meluncurkan sebuah inisiatif bulan lalu untuk membantu rehabilitasi dan pemukiman kembali di Rakhine dan meminta konglomerat berkontribusi dalam proyek tersebut.

Dia telah berjanji bahwa pengungsi yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah penduduk Myanmar akan diizinkan untuk kembali, namun ribuan orang terus tiba di Bangladesh baru-baru ini seperti semalam.

Pembicaraan dengan Bangladesh belum menghasilkan kesepakatan mengenai proses pemulangan yang dibuat lebih kompleks karena Rohingya telah lama menolak kewarganegaraan di Myanmar. Demikian dilansir Reuters.