Supaya mensukseskan program Nawacita Bapak Jokowi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial."Yogyakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Korps Pegawai Republik Indonesia tetap menjaga independensi serta terhindar dari kepentingan partai politik agar tidak tebang pilih dalam melayani masyarakat.
"Korpri bukan seperti zaman dahulu yang menjadi bagian partai politik. Harus independen supaya dalam melayani masyarakat tidak terkotak-kotak," kata Tjahjo seusai membuka Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia XIV Tahun 2017 di Gedung Olahraga Amongrogo, Yogyakarta, Kamis.
Menurut Tjahjo, siapapun presidennya, Korpri harus tetap pada jalurnya yakni membantu mensukseskan program pemerintah di level nasional dan program daerah. "Supaya mensukseskan program Nawacita Bapak Jokowi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial," kata dia.
Selain itu, menurut Tjahjo, Korpri juga harus tetap menjadi perekat seluruh PNS di Indonesia baik di kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah.
"Yang penting bagaimana Korpri di luar kedinasan harus tetap menjadi perekat PNS di Indonesia baik pusat maupun daerah," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh mengatakan hingga saat ini pihaknya justru sedang berdialog dengan pemerintah agar Korpri tetap ada di dalam kedinasan.
Pemerintah pusat, menurut Zudan, saat ini ingin meletakkan Korpri di luar atau non kedinasan.
Padahal sesuai perspektif ketatanegaraan, menurut dia, jika di luar kedinasan, maka ada dua pilihan, yakni Korpri harus tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berarti akan menjadi organisasi serikat pekerja.
"Pilihan kedua, maka Korpri menjadi organisasi masyarakat. Jika ini terjadi maka Korpri bisa berafiliasi dengan partai politik manapun," kata dia.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
