Mastuki mengatakan keputusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dipatuhi. "Kemenag patuh dan mendukung putusan MK karena bersifat final dan mengikat," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan empat penghayat kepercayaan, yaitu Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim terkait pasal 61 yang menjelaskan tentang pengisian kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Atas gugatan itu, MK menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan putusan MK tersebut, maka aliran kepercayaan bisa dicatat dalam kolom KTP.
Mastuki mengatakan Kemenag masih akan berkoordinasi dengan pihak MK untuk memperjelas cakupan dari putusan itu. Apakah hanya terkait dengan pengisian kolom KTP atau lebih dari itu.
Dia menilai putusan itu tidak berarti mempersamakan antara kepercayaan dengan agama. Berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.
"Ini yang akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan pihak MK agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap," kata dia.
Sampai saat ini, kata dia, kurang lebih terdapat 187 aliran kepercayaan di Indonesia. Mereka selama ini dibina oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Kemenag tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan pembinaan terhadap aliran kepercayaan," katanya.
Meski demikian, Mastuki memastikan kalau hak-hak layanan para penganut aliran kepercayaan dalam menjalankan keyakinannya tetap dijamin negara.
Kementerian Agama saat ini sedang menyusun RUU Perlindungan Umat Beragama dan putusan MK itu nantinya akan menjadi masukan dalam pembahasan dan finalisasi.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
