Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika Raynold Ubra di Timika, Kamis, mengatakan tim kesehatan Mimika terpadu melibatkan berbagai sektor yaitu Dinkes Mimika, Polres Mimika melalui Klinik Tribrata, Kodim 1710 Mimika melalui Rumah Sakit Bantuan TNI AD, RSUD Mimika, Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dan Puskesmas Timika.
"Sejak beberapa hari lalu kami terus bersiaga penuh mengantisipasi jangan sampai sewaktu-waktu ada evakuasi warga dari Tembagapura ke Timika. Penanganan langsung kami berikan kepada penduduk yang dievakuasi dalam kondisi sakit di posko. Kalau memang harus dirujuk maka kami sudah menyiapkan dua rumah sakit yaitu RSUD dan RSMM," jelas Raynold.
Tim kesehatan Mimika terpadu juga mengantisipasi kemungkinan ada warga Tembagapura yang nantinya dievakuasi ke tempat-tempat lain di luar lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Gedung Eme Neme Yauware, Gedung Tongkonan dan Sekretariat Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu/KKJB di Jalan Budi Utomo Ujung Timika.
Jika nantinya terdapat warga Tembagapura yang dievakuasi ke tempat-tempat lain seperti rumah keluarga mereka di sekitar Kota Timika dan dalam kondisi sakit maka Puskesmas terdekat bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga tersebut.
"Kami akan mengawal ini sampai masa rehabilitasi pulih kembali," jelas Raynold.
Pemkab Mimika bersama aparat keamanan berencana mengevakuasi sekitar 1.300-an warga sipil yang kini terjebak di kampung-kampung sekitar Kota Tembapura.
Kampung-kampung sekitar Tembagapura seperti Utikini Lama, Kimbeli, Waa-Banti, Opitawak hingga Aroanop kini dalam kendali Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB yang melancarkan serangkaian teror penembakan kepada aparat keamanan maupun fasilitas milik PT Freeport Indonesia.
Namun upaya evakuasi ribuan warga sipil itu terkendala karena mereka dijadikan sandera hidup oleh KKB.
Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar yang sejak beberapa hari lalu bersama Pangdam XVII/Cenderawasih berada di Tembagapura mengakui ribuan warga sipil itu kini tersandera oleh KKB yang berjumlah sekitar seratusan orang.
"Warga sipil tidak diizinkan beraktivitas atau bepergian termasuk untuk membeli bahan makanan. KKB saat ini menjadikan warga sipil sebagai tameng dan sandera," kata Boy Rafli.
Dari 1.300 warga sipil yang diperkirakan bermukim di kampung-kampung sekitar Tembagapura itu, sekitar 300-an diantaranya merupakan para pendulang emas tradisional yang selama ini mengais rezeki di sepanjang bantaran Kali Kabur (Sungai Aijkwa) dan sebagian lagi merupakan pendagang barang kebutuhan pokok yang membuka kios-kios di sekitar Banti hingga Kimbeli.
Mereka berasal dari berbagai suku seperti Toraja, Bugis, Jawa dan suku-suku asli Papua lainnya.
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
