Pemerintah meminta pengadilan membubarkan Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP), yang dituduh berencana mengambil alih kekuasaan dengan bantuan dari Amerika Serikat setelah pemimpin partai itu, Kem Sokha, ditangkap pada 3 September.
Putusan pengadilan itu juga memerintahkan pelarangan politik lima tahun untuk 118 anggota partai oposisi. Hal tersebut mengancam tantangan utama pemilihan umum bagi Hun Sen, mantan komandan Khmer Merah, yang menjadi perdana menteri terlama di dunia.
Dalam pidato di televisi, Hun Sen mengatakan kepada warga Kamboja bahwa pemilihan umum tersebut dilanjutkan "seperti biasa" dan meminta anggota CNRP, yang tidak mendapat pelarangan, berpihak kepada partainya.
CNRP menolak tuduhan tersebut karena bermotif politik. Partai tersebut tidak mengirim pengacara untuk putusan pengadilan.
"Ini menunjukkan bahwa Hun Sen tidak akan pernah berhenti jika tidak ada yang menghentikannya," kata Kem Monovithya, putri Kem Sokha dan juga pejabat partai, "Putusan itu telah diharapkan. Sudah saatnya sanksi dari masyarakat internasional."
Penyumbang dana dari Barat, yang mensponsori pemilu yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1993 dengan harapan bisa menciptakan demokrasi yang abadi, telah meminta pembebasan Kem Sokha.
Namun, mereka tidak menunjukkan minatnya untuk memberikan sanksi terhadap pemerintah Kamboja, yang sekarang terkait erat dengan China. Misi diplomatik AS dan Uni Eropa di Kamboja menolak memberikan komentar segera mengenai keputusan pengadilan tersebut.
Di samping meningkatkan anti-AS. retorika dan menghubungkan AS dengan dugaan rencana terhadapnya, Hun Sen memuji Presiden AS Donald Trump pada sebuah pertemuan puncak regional pada akhir pekan dan mengatakan bahwa dia menyambut baik kebijakannya untuk tidak melakukan interferensi.
Puluhan polisi pengawal berjaga di luar lapangan yang berhiaskan perhiasan emas di pusat kota Phnom Penh.
Hingga saat ini, tidak ada tanda protes, demikian Reuters.
(KR-DVI/B002)
Pewarta: LKBN Antara
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
