Tim gabungan tangkap kapal trawl

Tim gabungan tangkap kapal trawl

Dokumentasi Kepala Bidang Kelautan Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Karawang, Jabar, menunjukkan alat tangkap ikan jenis trawl atau pukat harimau yang dilarang digunakan oleh nelayan, di kantornya, Rabu (12/10/2011). Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Karawang telah menangkap 12 kapal nelayan pengguna trawl selama Januari sampai September 2011, karena penggunaan alat tangkap ikan jenis itu mengakibatkan kerusakan terumbu karang. (ANTARA/M.Ali Khumaini)

Muntok (ANTARA News) - Tim Gabungan Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Polres Bangka Barat menangkap tiga unit kapal nelayan yang menggunakan trawl dan sedang beroperasi di perairan Kundi, Kecamatan Simpangteritip.

Tiga kapal tersebut kami tangkap pada Sabtu (18/11) sekitar pukul 15.25 WIB di perairan Kundi, Kabupaten Bangka Barat, tepatnya pada titik koordinat 2? 10` 684" S dan 105? 27` 297" E," kata Kapolres Bangka Barat melalui Kasat Polair Iptu Bambang Bekti di Muntok, Minggu.

Ketiga unit kapal nelayan yang ditangkap tim gabungan Direktorat Polair Polda Babel dan Satpolair Polres Bangka Barat tersebut seluruhnya berasal dari Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Sejumlah anak buah kapal juga kami tangkap, sedangkan tiga nakhoda, yaitu Dan bin Us (23), Ag bin Al (20) dan Sd bin Contoh (37) ketiganya warga Dusun 1, Desa Kuala Sugihan, Muara Sugihan, Banyuasin, Sumatera Selatan, dan diminta membuat surat perjanjian," katanya.

Ia menerangkan, perjanjian yang dibuat berisi kesanggupan para nahkoda kapal untuk tidak beroperasi di wilayah Perairan Bangka Barat yang dibuat di Kantor Desa Bukitterak, Kecamatan Simpangteritip disaksikan perangkat desa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat dan kelompok nelayan setempat.

Menurut Iptu Bambang Bekti, sejumlah ABK kapal trawl tidak bisa dipidana karena peralatan yang digunakan masuk kategori trawl mini dengan kapasitas mesin di bawah 10 GT.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI nomor B.664/DJPT/PI.22D/VI/2007 tentang perpanjangan masa peralihan alat penangkapan ikan pukat tarik dan pukat hela di wilayah pengelolaan perikanan negara RI.

"Dalam aturan itu disebut para nelayan diberikan waktu selama setahun untuk mengganti alat tangkap yang sesuai aturan Kementrian Kelautan Perikanan (KKP), jadi kami hanya meminta para ABK membuat surat pernyatan tidak lagi beropearsi di perairan daerah itu," katanya.

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar