Harare (ANTARA News) - Pengadilan Tinggi Zimbabwe memutuskan bahwa perebutan kekuasaan oleh militer yang menyebabkan penggulingan Mugabe itu legal, memicu kekhawatiran tentang independensi peradilan di bawah pemerintahan baru negara tersebut.

Panglima militer menempatkan kendaraan militer di jalan-jalan di Harare dan menjadikan Presiden Mugabe (93) sebagai tahanan rumah, sebelum dia mengundurkan diri pada Selasa, demikian laporan AFP, Sabtu (25/11).

Banyak warga Zimbabwe merayakan berakhirnya masa pemerintahan Mugabe selama 37 tahun, namun muncul kekhawatiran bahwa pemerintah baru Presiden Emmerson Mnangagwa juga bisa menjadi rezim otoriter.

"Tindakan Pasukan Pertahanan Zimbabwe untuk menghentikan perebutan kekuasaan oleh mereka yang dekat dengan mantan presiden Robert Mugabe sesuai dengan undang-undang," menurut lansiran media negara ZBC pada Sabtu, melaporkan pernyataan pengadilan.

Tampaknya merujuk kepada istri Mugabe, Grace, dan para pendukungnya, ZBC melaporkan Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa pengambil alihan kekusaan itu bertujuan untuk memastikan individu yang tidak terpilih tidak menggunakan kekuasaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang terpilih.

Grace diduga menempatkan dirinya sebagai pengganti Mugabe, mendorong militer untuk campur tangan dan menyodorkan calon pilihan mereka, Mnangagwa.

Mnangagwa dilantik pada Jumat, berjanji akan melakukan perubahan menyeluruh dan berusaha menarik investasi asing guna menghidupkan kembali ekonomi yang hampir mati.

Dia memanfaatkan pidato pelantikannya untuk memberikan penghormatan kepada Mugabe, menggambarkannya sebagai salah satu "pendiri bangsa kita". (mr)




Pewarta: Antara
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017