... upaya mengalihkan isu dalam negeri karena Donald Trump semakin hari semakin sulit posisinya dengan berbagai kasus yang dihadapinya...Jakarta, 7/12 (Antara) - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menentang keras kebijakan Presiden Donald Trump yang memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Jerussalem, dan dinilai sebagai upaya pengalihan isu dari kondisi dalam negeri Trump yang semakin sulit.
"Sebagai politisi, dugaan saya ini upaya mengalihkan isu dalam negeri karena Donald Trump semakin hari semakin sulit posisinya dengan berbagai kasus yang dihadapinya," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menilai kondisi dalam negeri yang dihadapi Trump semakin banyak serangan politik sehingga mengangkat isu pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Jerussalem.
Namun hal itu menurut dia bukan menyelesaikan masalah namun menimbulkan masalah baru sehingga secara unilateral yang dilakukan Trump satu hal pasti keluar dari semangat untuk menyelesaikan persoalan Israel-Palestina.
"Kita harus mengecam pernyataan Donald Trump itu pernyataan itu tiba-tiba muncul dari langit. Sekretaris jenderal PBB pun telah menentang kebijakan Trump itu," ujarnya.
Fadli menegaskan, konstitusi Indonesia menentang segala bentuk penjajahan sehingga apa yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina, tidak pernah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan rakyat Indonesia.
Karena itu menurut dia, kebijakan Trump sangat bertentangan dengan upaya perdamaian dunia termasuk menyelesaikan konflik yang ada di Timur Tengah.
"Indonesia ingin Palestina merdeka dan sudah jadi komitmen pemerintah, bahkan salah satu janji pemerintah sekarang kan membuka KBRI di wilayah Palestina," katanya.
Sebelumnya, Trump, Selasa (5/12) mengatakan kepada para pemimpin negara-negara Arab bahwa ia berencana memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel ke Jerusalem.
Keputusan seperti itu merupakan perubahan kebijakan Amerika Serikat dan berisiko memicu kekerasan di Timur Tengah.
Beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat sebelumnya mengatakan, Trump kemungkinan, Rabu, akan menyatakan pengakuan bahwa Jerusalem merupakan ibu kota negara Israel namun akan menunda pemindahan kedutaan dari Tel Aviv selama enam bulan.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, Raja Jordania, Abdullah, Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, serta Raja Arab Saudi, Salman, yang seluruhnya menerima panggilan telepon dari Trump, memperingatkan, langkah sepihak Amerika Serikat menyangkut Jerusalem akan menggelincirkan upaya perdamaian pimpinan Amerika Serikat serta menimbulkan kekacauan di kawasan.
Pada saat yang sama, seorang menteri Israel menyambut baik keputusan Trump itu dan menyatakan tekad bahwa Israel siap menghadapi kekerasan yang mungkin muncul.
"Trump memberi tahu Abbas soal rencananya untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem," kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rdainah.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
