"Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin saat ini bertambah terutama di pedesaan, ini ada hubungannya dengan anggaran pertanian yang terus turun," kata dia di Padang, Jumat.
Menurutnya porsi penduduk miskin di pedesaan pada 2016 mencapai 17,28 juta jiwa, dan di perkotaan berjumlah 10,48 juta jiwa.
"Artinya sebanyak 62,25 persen dari jumlah penduduk miskin berada di desa dan bekerja sebagai petani," katanya.
Sementara alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian pada 2015, tambahnya, sebesar Rp28,679 triliun, kemudian 2016 turun menjadi Rp27,630 triliun dan 2017 kembali turun menjadi Rp23,907 trilliun.
Ia mengatakan mayoritas penduduk miskin adalah petani di desa dan anggaran untuk petani terus dikurangi, sehingga wajar bila kemiskinan meningkat.
Selain jumlah yang terus turun, lanjutnya, anggaran untuk sektor pertanian juga lebih banyak dialokasikan bagi peningkatan produksi pertanian, bukan peningkatan kesejahteraan petani.
"Anggaran pertanian sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan sarana produksi, memang bisa mendongkrak produksi pertanian, namun belum mampu menyejahterakan petani," ujarnya.
Ia berharap ke depan anggaran pertanian harus diprioritaskan untuk kesejahteraan petani.
Peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan peningkatan skala ekonomi petani yang disertai modernisasi pertanian, peningkatan produksi dan produktitivas serta daya saing produk-produk pertanian.
Kondisi ini perlu menjadi target jangka panjang, apalagi saat ini rata-rata petani hanya memiliki lahan 0,25 hektare saja, ujarnya.
Ia mengatakan negara-negara yang sukses di bidang pertanian, menyelesaikan masalah agraria dengan menjamin petani memiliki lahan luas.?
"Sehingga petani menjadi makmur dan berdaya saing tinggi," ucapnya.
Ia mengatakan Indonesia bisa seperti negara yang sukses di bidang pertanian karena memiliki wilayah daratan yang cukup luas sekitar 192 juta hektare dan masih banyak yang belum dimanfaatkan.
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
