"Saat ini tidak semua pulau terpencil memiliki fasilitas kapal barang. Akibatnya, ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat amat terbatas. Harga jual juga menjadi mahal. Di sisi lain, masyarakat kesulitan menjual hasil bumi, karena sulitnya transportasi laut berupa kapal barang," ujar Yohozua di Jakarta, Minggu.
Oleh karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan bantuan kapal kepada sejumlah daerah 3T.
Pada Kamis (7/12) lalu, lima daerah 3T mendapatkan bantuan kapal yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Tojo Una Una.
Dia menjelaskan, dari lima kapal bantuan tersebut, dua kapal penumpang berkapasitas masing-masing 50 penumpang, diberikan pada Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Tojo Una-Una. Sedangkan tiga kapal barang 32 GT diserahkan untuk Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta Kabupaten Kepulauan Aru.
"Kapal-kapal tersebut kelak dikelola pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk badan usaha milik desa (BUMDes)," tambah dia.
BUMDes diharapkan dapat mengelola potensi dan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki desa yang ada di kepulauan itu.
"Mereka bisa mengelola distribusi hasil produksi ke pasar lokal, regional dan menunjang sarana pascapanen".
Dia juga berharap, pengelolaan kapal tersebut dengan baik bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan perekonomian masyarakat di daerah itu.
Pewarta: Indriani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
