"Yang paling signifikan terlihat dari menurunnya angka kemiskinan sebesar sekitar 27 persen, yakni 54 persen pada 1999 menjadi 27 persen pada 2017," ujar Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musa'ad di acara Ekspos dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Jakarta, Selasa (12/12).
Meskipun demikian, lanjut Muhammad, otsus yang akan berakhir pada tahun 2026 ini masih diterpa berbagai isu dan opini negatif terkait kesenjangan sosial di masa lalu, khususnya dalam hal hak asasi manusia dan isu separatisme.
"Biarlah itu semua menjadi pelajaran bagi kita semua. Saat ini pemerintah berkomitmen mentransformasikan Papua di seluruh aspek, dengan tujuan menjadikan Papua tempat yang lebih baik untuk ditinggali," lanjut Muhammad.
Pada kesempatan yang sama, Plt Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, DPR menaruh perhatian yang lebih terhadap provinsi Papua guna memastikan pemerataan pembangunan di provinsi paling timur Indonesia ini. "Komitmen kami sudah jelas, salah satu manifestasinya adalah dengan membentuk tim pemantau otsus," ujar Fadli.
Tak kalah penting, lanjut Fadli, ialah langkah pemerintah untuk memulihkan citra Papua di mata dunia. "Kami pro aktif mengangkat isu Papua di berbagai forum diskusi dunia dengan tujuan untuk memberikan update kepada masyarakat dunia seputar wajah Papua saat ini," kata fadli.
Dengan mengusung tema "Membangun Papua untuk Indonesia", acara Ekspos dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dirancang untuk mensosialisasikan berbagai pencapaian otsus Papua di tahun ke-16.
Selain Plt Ketua DPR RI dan Kepala Bappeda Papua, turut hadir Anggota DPD RI Carles Simaremare, cendikiawan Papua Manuel Kasiepo, dan Rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safanpo.
Pewarta: Primasatya
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2017
