Keyakinan itu karena melihat keterbukaan informasi serta proaktifnya masyarakat melalui media sosial menyampaikan pandangan ataupun kejadian yang terjadi dalam Pilkada, kata Teras Narang saat dihubungi, Palangka Raya, Senin.
"Penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Badan Pengawas Pemilu, juga telah memiliki banyak pengalaman dalam melaksanakan Pilkada termasuk kecurangan yang mungkin terjadi," tambahnya.
Meski begitu, gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini tetap mengingatkan agar masyarakat se-Indonesia yang telah memiliki hak pilih dapat lebih cerdas dalam melaksanakan tugas Konstitusinya.
Dia mengatakan pemilih harus lebih proaktif dan berani memperhatikan serta menggali informasi mengenai kapabilitas dan kapasitas para calon pemimpin daerah yang bersaing di Pilkada Provinsi maupun Kabupaten/kota.
"Apabila suatu daerah dipimpin oleh orang yang memiliki kapabilitas dan kapasitas, saya yakin pembangunan di daerah itu semakin maju dan masyarakatnya sejahtera. Jadi, Pilkada 2018 harus benar-benar dimanfaatkan dalam melahirkan pemimpin yang memiliki kapabilitas dan kapasitas," kata Teras Narang.
Anggota DPR RI periode 1999-2004 dan 2004-2005 ini mengharapkan aparat yang bertugas mengawasi agar tegas dalam pengawasan, penindakan serta memberikan hukuman kepada pihak manapun melanggar aturan.
Dia mengatakan siapapun yang melanggar aturan saat masa kampanye termasuk menggunakan isu SARA hingga pencoblosan, agar benar-benar ditindak dan tidak pandang bulu.
"Kita tidak ingin Pilkada di Indonesia terus menerus menggunakan isu SARA Penyelenggara dan Pengawas Pilkada harus tegas. Hukum dan berikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia.
Pewarta: Jaya W Manurung
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
