"Saya sudah menerima proposalnya dari Wagub Maluku, Zeh Sahuburua disaksikan Sekda, Hamin Bin Thahir sehingga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikannya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," katanya, di Ambon, Senin malam.
Proposalnya telah diserahkan Wagub Zeth kepada Sekjen KKP, Rifky Effendi Hardijanto di Jakarta pada 14 Desember 2017.
"Saya memang menjadi anggota DPR - RI dari daerah pemilihan (Dapil) Papua. Namun, berasal dari Negeri Itawaka, pulau Saparua, kabupaten Maluku Tengah sehingga bagian dari Maluku karenanya menjadi tanggung jawab moril untuk memperjuangkannya," ujar Michael.
Karena itu, saat dengar pendapat maupun rapat kerja (Raker) dengan KKP akan mengeceknya sehingga Maluku yang memiliki kontribusi strategis bagi sektor kelautan dan perikanan nasional harus diperhatikan agar tidak dipertanyakan masyarakat Maluku.
"Saya akan memanfaatkan kemitraan dengan KKP untuk mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang memang saatnya dikelola bagi peningkatan kesejahteraan 1,8 juwa jiwa penduduk Maluku," kata Michael.
Wagub Maluku, Zeth Sahuburua mengemukakan, proposal yang diserahkan kepada Sekjen KKP, Rifky itu menindaklanjuti pertemuan di Jakarta pada 30 November 2017.
"Kami memintakan Komisi IV DPR -RI agar memperjuangkannya karena janji pemerintah pusat menjanjikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) sejak 3 Agustus 2010 hingga saat ini tidak terealisasi," tandasnya.
Sedangkan, Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Abdul Haris Anwar mengharapkan Komisi IV DPR - RI bisa memperjuangan proposal pengusulan program prioritas pembangunan kelautan dan perikanan Maluku yang telah disampaikan ke Sekjen KKP itu direalisasikan.
"Pemprov Maluku maupun Dinas Kelautan dan Perikanan senantiasa ditanyakan sejauh mana realisasi LIN yang awalnya Rp4 trilian, selanjutnya turun Rp3,3 triliun. Bahkan LIN diubah menjai senra perikan laut nasional dengan anggaran Rp1,8 triliun dan turunm Rp1,4 triliun juga sampai hari ini tidak direalisasikan," ujarnya.
Karena itu, harapan besar diharapkan bagi Komisi IV DPR - RI untuk mendukung perjuangan masyarakat maupun Pemprov Maluku sehingga tidak sering dipertanyakan masyarakat.
"Kami jangan hanya dijanjikan saja karena kenyataan memberikan kontribusi strategis bagi produksi perikanan nasional sehingga harus didukung dengan alokasi anggaran besar sehingga potensi sumber daya hayati laut bisa dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Abdul.
Pewarta: Lexy Sariwating
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
