Kudus (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jateng, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan berhasil mewujudkan semua desa di daerah tersebut menjadi Desa Pandai OJK atau melek keuangan yang ditandai dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan.

Menurut Bupati Kudus Musthofa di Kudus, Rabu, jika sebelumnya hanya desa tertentu yang menjadi prototipe desa pandai OJK, saat ini sudah mencapai 123 desa dan sembilan kelurahan.

"Melek keuangan merupakan salah satu syarat untuk menjadi orang sukses. Seseorang tidak bisa sukses jika tidak pintar mengelola keuangan," ujarnya.

Oleh karena itu, Pemkab Kudus memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Pemkab Kudus yang dikenal sebagai salah satu basis UKM di Jateng sejak April 2017 berkolaborasi dengan OJK dalam merancang program literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat desa.

Program yang diberi nama Desa Pandai OJK tersebut merupakan yang pertama di Tanah Air dan bisa dijadikan percontohan untuk dapat direalisasikan di desa-desa lainnya di Jateng, termasuk di seluruh Indonesia.

Pemkab Kudus telah menerapkan program Desa Pandai OJK tersebut di semua desa yang berjumlah 123 desa dan sembilan kelurahan di kabupaten itu.

Cakupan program Desa Pandai OJK tersebut, lanjut dia, tidak hanya menyasar kelompok usia dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja.

"Dalam program ini, warga juga mendapatkan pelatihan mengelola usaha kecil agar menjadi usaha yang `bankable` dan layak menerima kredit usaha," ujarnya.

Bagi anak-anak dan remaja, katanya, mendapatkan edukasi internet sehat dan perpustakaan.

Musthofa menjelaskan dijadikannya anak-anak dan remaja mendapatkan edukasi internet sehat merupakan langkah untuk memutus rantai kemiskinan.

Pasalnya, kata dia, kemiskinan bukan hanya soal taraf ekonomi, tetapi juga mentalitas.

"Mentalitas mandiri dan kecerdasan dalam berusaha harus dibangun sejak usia dini. Jangan berharap bisa memutus rantai kemiskinan jika tidak mampu menawarkan masa depan untuk anak-anak dan remaja," ujarnya.

Literasi dan inklusi keuangan di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Indeks literasi keuangan di Indonesia pada 2016 baru mencapai 29,66 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan baru mencapai 67,82 persen.

Dengan program Desa Pandai OJK, target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah 75 persen pada 2019 dimungkinkan dapat tercapai.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017