"Hemat saya, Ibu Siti Nurbaya adalah salah satu menteri terbaik yang dimiliki Presiden Jokowi saat ini," kata Mukhtar Tompo dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, di zaman Menteri Siti ada keberpihakan terhadap komunitas adat yaitu dengan penetapan sembilan hutan adat serta mengeluarkan wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektare dari konsesi yang dimiliki sebuah perusahaan.
Keberpihakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap masyarakat, lanjut Mukhtar, juga ditunjukkan dengan mengalokasikan 12,7 juta hektar hutan untuk kegiatan perhutanan sosial.
"Di sisi penegakan hukum, pemberian sanksi-sanksi pada perusahaan pembakar hutan, dan pengendalian pencemaran lingkungan, merupakan prestasi divisi penegakan hukum yang baru terbentuk di era menteri saat ini," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa selama dua tahun terakhir, tidak pernah lagi terlihat kebakaran hutan semassif seperti yang terjadi pada 2015.
Mukhtar juga memberikan contoh lain ketegasan Menteri LHK, yaitu dengan penyegelan tempat pembuangan illegal Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berupa limbah medis/limbah rumah sakit di daerah Cirebon belum lama ini.
Indonesia juga menjadi contoh negara pertama di dunia dengan lisensi Forest Law Enfrocement and Governance and Trading (FLEGT), yang dinilai turut berkontribusi dalam penurunan praktik illegal logging di Indonesia.
Terkait implementasi Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Indonesia juga telah berkomitmen dengan meratifikasi Perjanjian Paris dengan UU No 16/2016.
"Inilah UU yang paling cepat disahkan di Komisi VII periode ini. Tentu saja tak lepas dari kepiawaian Ibu Siti Nurbaya mengkomunikasikan pentingnya ratifikasi Perjanjian Paris dalam hukum positif di Indonesia," ujar politisi Partai Hanura itu.
Sebelumnya, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja menilai kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dengan beragam terobosan yang telah dilakukan.
Mantan Men-PAN pada Kabinet Pembangunan V inipun mengatakan bahwa di era Presiden Jokowi sudah banyak terjadi perubahan di lingkup kerja Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia.
Di era Menteri LHK Siti Nurbaya, kata Sarwono, memang dilahirkan beberapa kebijakan berani yang belum pernah dilakukan pendahulunya. Seperti keluarnya PP tentang Perlindungan Gambut serta penegakan hukum lingkungan yang berani menyasar korporasi nakal. Meski banyak mendapat tekanan, KLHK hingga saat ini diketahui masih teguh mempertahankan kebijakan-kebijakannya.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2017
