Pemerintah dan beberapa kelompok bersenjata menandatangani kesepakatan gencatan senjata pada Kamis dalam perundingan damai di Addis Ababa.
Kesepakatan itu menyebutkan bahwa semua pasukan harus "segera membekukan operasi di lokasi mereka", menghentikan aksi yang dapat memicu konfrontasi dan membebaskan tahanan politik serta perempuan dan anak-anak yang diculik.
Riek Machar, mantan wakil presiden yang berselisih dengan Presiden Salva Kiir dan memulai konflik pada Desember 2013, memerintahkan pasukan pemberontaknya untuk "menghentikan semua permusuhan."
Dalam pernyataan yang dirilis Jumat dia mengatakan semua pasukan harus "tetap di pangkalan mereka dan beraksi hanya untuk membela diri atau melawan setiap agresi."
Para pemimpin Sudan Selatan selama puluhan tahun berjuang untuk merdeka, tetapi setelah mereka mendapatkannya pada 2011, perebutan kekuasaan antara Kiir dan Machar memicu perang saudara besar-besaran.
Satu pejanjian damai ditandatangani dua tahun lalu, namun kolaps pada Juli 2016, ketika pertempuran baru di ibu kota Juba memaksa wakil presiden pertama Machar ke pengasingan.
Oposisi terpecah, dengan Taban Deng mengambil alih peran sebagai wakil presiden pertama, sementara faksi Machar kembali memerangi pemerintah dari semak-semak.
Selain pertempuran antara etnis Kiir, Dinka, melawan etnis Machar, Nuer, kekerasan terbaru diperparah dengan pembentukan kelompok-kelompok oposisi baru.
Kekerasan menyebar di daerah selatan, Equatoria, memaksa satu juta lebih warga Sudan Selatan berduyun-duyun mengungsi ke negara tetangga Uganda dan Republik Demokratik Kongo, menjadi krisis pengungsi terbesar di benua itu.
Putaran perundingan terkini, yang digambarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "peluang terakhir" untuk perdamaian di negara itu didorong oleh kelompok regional IGAD sebagai revitalisasi kesepakatan 2015.
Selain pemerintahan Kiir dan kelompok SPLA-IO Machar, putaran perundingan damai ini juga meliputi setengah lusin kelompok oposisi yang bermunculan sejak Juli 2016.
Gencatan senjata permanen merupakan langkah pertama dalam perundingan yang mencakup lini masa yang "diperbaiki dan realistis" untuk menggelar pemilu.
Kesepakatan damai awal merencanakan pemily pada Agustus 2018, tanggal yang dianggap tidak layak oleh banyak pengamat menurut siaran AFP. (kn)
Pewarta: -
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
