Cirebon (ANTARA News) - Sekitar seribu nelayan Pantura yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Pantura (KN Pantura) akan melakukan aksi unjuk rasa di Jalur Pantura Cirebon, Senin (25/6), sebagai ungkapan solidaritas pada Rokhmin Dahuri yang dianggap sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP) yang peduli nasib belayan. "Kami akan memberikan dukungan moral, karena Rokhmin sudah dianggap sebagai bapak nelayan dan bekerja baik selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Ketua KUD Mina Bumi Bahari, Dade Mustofa, saat ditemui wartawan di Gebang, Kabupaten Cirebon, Kamis. Sanuri, nelayan Gebang, juga yakin Rokhmin hanya korban tebang pilih kasus korupsi dan diduga banyak dana non bugeter di depertemen lain, tetapi luput dari sasaran. Ia meminta meminta majelis hakim yang akan memberikan putusan juga mempertimbangkan sikap Rokhmin Dahuri yang selama ini terbuka dan tidak menutup-nutupi aliran dana itu, bahkan laporan dana itu sudah cukup menggambarkan jika dana itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi. "Unsur memperkaya diri tidak ada dalam kasus itu, semua aliran dana juga secara cermat tercatat," katanya. Selain aksi demo, dalam rapat yang digelar di Desa Gebang, desa kelahiran Rokhmin Dahuri, juga terungkap rencana penutupan jalur pantura, dan pengiriman ratusan nelayan ke Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada saat sidang putusan Rohmin yang rencananya dilakukan Rabu (27/6) mendatang. Menurut Dade, pada aksi Senin nanti nelayan gabungan dari Indramayu, Tegal dan Brebes akan melakukan long march sekitar dari Kecamatan Gebang hingga Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon yang berjarak sekitar lima kilometer. "Aksi itu akan memakan setengah badan jalan Pantura," katanya. Dari Kecamatan Pangenan kemudian pengunjuk rasa akan melanjutkan aksinya ke lingkungan pemerintah Kabupaten CIrebon di Sumber dengan menggunakan puluhan kendaraan truk. "Aspirasi kami, akan disampaikan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Cirebon," katanya. Sementara Camat Gebang Benni Sugiarsa mengungkapkan, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan informasi atas rencana aksi unjuk rasa yang akan memakan badan jalan di jalur Pantura itu, namun ia berharap nelayan melakukan unjuk rasa dengan menjaga keamanan ketertiban dan tidak terprovokasi berbuat anarkis. "Silahkan saja melakukan aksi solidaritas, namun aksi itu tentunya harus dengan didasari prosedur hukum, seperti pemberitahuan kepada pihak kepolisian supaya aparat kepolisian bisa ikut mengawal aksi unjuk rasa itu," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007