counter

Asian Para Games Indonesia demi kesetaraan

Asian Para Games Indonesia demi kesetaraan

Logo Asian Para Games 2018. (ina2018apg.id)

Tapi, Inpres terkait Asian Para Games belum ada."
Jakarta (ANTARA News) - Walau terus dikejar sang waktu, Indonesia terus membuktikan komitmen dan langkah nyata sebagai tuan rumah pesta olahraga disabilitas tertinggi di Asia sejak menerima "umpan" dari Vietnam pada 2014.

Indonesia melalui Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC) langsung tancap gas pada Maret 2017, setelah Raja Sapta Oktohari terpilih sebagai Ketua INAPGOC.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengatakan penunjukkan Raja Sapta Oktohari sebagai Ketua INAPGOC berdasarkan dua pertimbangan, yaitu pengalaman sebagai komandan kontingen (CdM) Indonesia dalam Olimpiade 2016 dan keinginan pemerintah untuk mengangkat Asian Para Games layaknya Asian Games.

"Sebagaimana Asian Games, kita ingin martabat Asian Para Games juga terangkat. Jadi, harus benar-benar dibawa ke sisi sportainment. Pendekatan sportainment bisa jadi memotivasi atlet untuk lebih berprestasi," kata Menpora.

Berbagai strategi pun ditempuh demi mewujudkan semangat kesetaraan para penyandang disabilitas dengan atlet-atlet non-disabilitas. Strategi itu antara lain mengoordinasikan penyelenggaraan Asian Para Games dengan Asian Games 2018, penerbitan payung hukum penyelenggaraan dan dukungan penyelenggaraan, serta dukungan anggaran penyelenggaraan.

Sejak pertama terpilih, Raja Sapta Oktohari juga telah berkoordinasi dengan Erick Thohir sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) demi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan.

"Kami juga akan mendorong INASGOC agar bisa sejalan dengan INAPGOC. Kan tidak lucu kalau balap-balapan. Karena tujuannya sama untuk menyukseskan semua dan ini sudah berlaku di dunia. Dimanapun jalan bareng, bukan jalan sendiri," kata Okto, selepas terpilih sebagai Ketua INAPGOC.

Namun, sejumlah kegiatan seperti promosi Asian Games dan Asian Para Games memang tidak dapat disatukan menyusul perbedaan afiliasi antara Asian Games yang berada di bawah Dewan Olimpiade Asia dan Asian Para Games di bawah Komite Paralimpiade Asia.

Perbedaan afiliasi itu berarti perbedaan pertanggungjawaban kepada sponsor dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan maupun promosi Asian Games dan Asian Para Games.

Walau kampanye promosi INAPGOC juga berupaya menjaga agar gaung promosi Asian Para Games ketiga itu pun berusaha tidak tenggelam dibelakang Asian Games yang memang mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah sejak 2015.

Sebagai contoh, INAPGOC berusaha menggelar kegiatan penghitungan mundur Asian Para Games dalam kapasitas yang lebih sederhana dibanding Asian Games yang telah mendapatkan komitmen anggaran dari pemerintah dan dukungan sponsor dari perusahaan-perusahaan milik negara dan swasta di Indonesia pada Agustus 2017.

INAPGOC menggelar kegiatan penghitungan mundur dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Kegiatan itu juga berlangsung di tengah-tengah penyelenggaraan festival musik di Jakarta International Expo Kemayoran, pada 6 Oktober 2017.

Selain kegiatan penghitungan mundur, INAPGOC juga memaksimalkan penyerapan anggaran sebesar Rp86 miliar pada anggaran 2017 untuk kampanye Asian Para Games (APG) di sejumlah kota di Indonesia, terutama di Jakarta sebagai kota tuan rumah APG ke-3.

Namun, langkah koordinasi antara INASGOC dan INAPGOC dapat terwujud dalam kegiatan yang langsung ditangani Indonesia seperti penggunaan arena pertandingan, wisma atlet, peralatan pertandingan, maupun sukarelawan.

INAPGOC dapat memanfaatkan sejumlah peralatan pertandingan Asian Games 2018 yang masih layak dipakai seperti gawang selain sukarelawan.

Wakil Sekretaris Jenderal INAPGOC Ferry Julianto Kono mengatakan salah satu komponen biaya besar adalah operasional penyelenggaraan pertandingan.

"Kami telah merinci penggunaan peralatan dari 13 cabang olahraga yang dapat dipakai setelah Asian Games ke Asian Para Games," ujar Ferry.

Raja Sapta Oktohari, terkait sukarelawan dalam penyelenggaraan, berharap 8.000 sukarelawan yang telah mendaftar sebagai sukarelawan Asian Games 2018 dapat bergabung dalam Asian Para Games 2018.

"Kami akan menawarkan kepada para sukarelawan yang telah mengikuti Asian Games. Kami akan tetap mengeluarkan biaya untuk para sukarelawan itu. Setidaknya, kami tidak mengeluarkan biaya rekrutmen dan biaya pelatihan," ujar Okto.

Kendala infrastruktur

Perbedaan mencolok penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games adalah para peserta yang merupakan atlet-atlet difabel dalam APG 2018. Perbedaan itu lantas berdampak pada sarana infrastruktur yaitu arena pertandingan, wisma atlet, dan armada transportasi.

Okto mengakui tantangan terkait arena pertandingan, akses ke lokasi pertandingan, dan wisma atlet muncul dalam pertemuan delegasi teknis cabang-cabang olahraga di Jakarta pada awal Desember 2017.

"Kami mendapatkan banyak masukan dari para delegasi teknis yang mengikuti rapat delegasi teknis pertama pada November dan rapat delegasi teknis kedua pada awal Desember tentang sebagian besar arena yang layak digunakan," katanya.

Namun, para delegasi teknis itu masih mengharapkan perbaikan atau penyesuaian di sejumlah fasilitas maupun arena pertandingan Asian Para Games 2018.

Okto mengatakan fasilitas yang membutuhkan banyak penyesuaian adalah wisma atlet yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Lift di wisma atlet itu tidak mampu menampung empat kursi roda. Akses menuju lift juga tidak ramah buat pengguna kursi roda. Kami sudah menyampaikan persoalan itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Ketua Umum Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) itu.

Selain akses bagi para pengguna kursi roda, Okto mengatakan kamar-kamar di wisma atlet Kemayoran juga hanya mampu menampung satu atlet berkursi roda selain toilet yang terlalu tinggi.

INAPGOC, lanjut Okto, akan menyiapkan alternatif akomodasi bagi para atlet pengguna kursi roda yang mengikuti Asian Para Games jika wisma atlet Kemayoran belum layak bagi para difabel.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S. Dewa Broto mengatakan kendala teknis itu dapat terselesaikan dengan penerbitan Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games.

"Sebelumnya sudah ada Instruksi Presiden hanya tentang Asian Games. Tapi, Inpres terkait Asian Para Games belum ada," kata Gatot.

Gatot menjelaskan keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) untuk Asian Para Games akan mejadi payung hukum bagi instansi atau kementerian dalam memberikan dukungan kepada INAPGOC.

Dukungan itu termasuk dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR atau PUPera) untuk memenuhi kelayakan arena pertandingan dan wisma atlet sesuai kebutuhan atlet difabel.

"Kami berharap Inpres soal Asian Para Games itu menjadi dasar hukum bagi Kementerian PUPera untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dikeluhkan para delegasi teknis. Kementerian PUPera menyebut terbiasa untuk pergerakan cepat," ujar Gatot.

Ia justru mengatakan persoalan yang akan muncul berikutnya setelah arena pertandingan dan wisma atlet adalah akses transportasi dan moda transportasi bagi atlet-atlet difabel.

"Sebagaimana persoalan yang muncul setelah arena pertandingan dan wisma atlet dalam Asian Games, persoalan lalu-lintas akan muncul cepat atau lambat," ujar Gatot.

Dukungan anggaran

Persoalan lain bagi INAPGOC untuk mempersiapkan pesta olahraga dengan sisa waktu kurang dari 10 bulan adalah dukungan anggaran dari total kebutuhan sekitar Rp1,6 triliun.

INAPGOC, menurut Okto, telah menerima anggaran dari pemerintah sektiar Rp85 miliar setelah dipotong pajak pada 23 November 2017 untuk persiapan penyelenggaraan Asian Para Games. "Kami akan memaksimalkan penyerapan sekitar Rp60 miliar atau 80 persen dari anggaran yang kami terima," kata Okto.

Hanya saja, INAPGOC masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp700 miliar selain anggaran Rp826 miliar yang telah dialokasikan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018.

Gatot mengatakan persoalan dukungan tambahan anggaran bagi INAPGOC telah diupayakan Menpora Imam Nahrawi dengan menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang kemungkinan usulan penambahan anggaran.

"Kami menyadari dukungan bagi INAPGOC dalam APBN 2018 sebesar Rp800 miliar dan itu kurang. Kami masih menunggu respon dari Menteri Keuangan terkait sura dari Menpora itu," kata Gatot.

Sebelumnya, Gatot mengatakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menjamin kekurangan anggaran INAPGOC sebesar Rp700 miliar dari kebutuhan total sekitar Rp1,6 triliun untuk Asian Para Games.

Meskipun waktu bersisa kurang dari 10 bulan bagi Indonesia, INAPGOC yang didampingi pemerintah terus berupaya mewujudkan satu per satu kegiatan persiapan tuan rumah Asian Para Games 2018 demi kesetaraan dan pembuktian negara ramah disabilitas.

"Jakarta kali ini memiliki kesempatan yang besar untuk membuktikan komitmen dalam menyediakan akses bagi para penyandang disabilitas, khususnya fasilitas olahraga dan sarana pendukungnya," kata Okto.

Okto menambahkan Asian Para Games bukan saja terkait perlombaan melainkan juga bentuk kegiatan kemanusiaan.

Asian Para Games akan diikuti atlet-atlet penyandang disabilitas dari 43 negara anggota Komite Paralimpiade Asia (APC). INAPGOC memperkirakan tiga ribu atlet dan 1.000 ofisial akan hadir di Jakarta. Pesta multi-cabang olahraga tingkat Asia itu akan berlangsung di lima wilayah di Jakarta yang berpusat di komplek Gelora Bung Karno, Senayan, pada 6-13 Oktober 2018.

Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar