"Tadi soal satelit. Pengaturan satelit di orbitnya kita tata lagi, kemudian orbit-orbit satelit itu kita atur supaya bisa sinkron dengan rencana pemerintah ke depan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai menggelar rapat terbatas di kantornya, Jakarta, Rabu.
Mantan Panglima TNI itu menuturkan tata kelola satelit dan orbit tersebut dilakukan seiring dengan adanya perubahan kepentingan, keadaan lingkungan, serta teknologi saat ini.
"Kalau kita bicara teknologi, tidak bisa kita terpaku kepada apa yang sudah ada. Harus ada terobosan-terobosan yang menguntungkan pemerintah dan pembangunan nasional," ungkap Menko Polhukam.
"Apalagi sekarang kita sudah masuk ke era digital, perlu ada terobosan," tambah dia.
Wiranto menjelaskan rencana tata kelola satelit dan orbit itu saat ini belum selesai dirumuskan oleh kementerian terkait. Namun, pembahasan itu dalam waktu dekat akan dilanjutkan.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan pembahasan rapat terbatas di Kemenko Polhukam terfokus pada berakhirnya izin tujuh orbit satelit milik Indonesia pada 2020.
"Semua yang habis (izinnya) itu memang orbit Indonesia. Jadi tujuannya bagaimana menjaga kepentingan kita, untuk Internet lebih tersedia," ujar Rini.
Pewarta: Agita Tarigan
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
