"Salah satunya dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum harus senantiasa mengacu pada model hukum yang responsif, bukan represif," ujar Suhardi di Jakarta, Selasa.
Contoh, kata Suhardi, bila ada calon kepala daerah yang berstatus tersangka tidak perlu dilarang mengikuti Pilkada sampai ada keputusan hukum yang tetap, kecuali seseorang itu ditahan karena pembunuhan, makar, terorisme, pemerkosaan, dan narkotika.
"Itu penting untuk menghindari terjadinya politisasi antarkontestan yang saling menghancurkan melalui hukum pidana," katanya.
Ia juga mengimbau agar para politikus tidak saling menyerang dengan memanfaatkan hukum sebagai alat propaganda.
"Bila itu terjadi maka kemungkinan perang antarpendukung akan sulit dihindari, dan otomatis radikalisme pasti akan mengekor kejadian-kejadian tersebut," katanya.
Menurut dia, semua potensi dalam tahun politik sekarang ini harus diantisipasi dengan strategi-strategi yang berpihak pada perdamaian.
Ia mengatakan pilkada serentak merupakan kemauan politik yang baik dari negara sebagai perwujudan dari demokrasi.
Persoalannya, bila perilaku pemilih belum memungkinkan karena tingkat intelektual atau kungkungan kultur maka implimentasinya akan sulit, terutama dari provokasi politik yang dapat menimbulkan konflik sosial, radikalisme, terorisme, intimidasi.
"Pengalaman pada Pilkada DKI Jakarta lalu harus dijadikan pegangan dalam menjaga kedamaian dan keutuhan NKRI. Apalagi Pilkada serentak ini lingkupnya sangat besar dibandingkan dengan DKI Jakarta," katanya.
Menurut Suhardi bukan tidak mungkin ajang pilkada serentak di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten ini akan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk melakukan tindakan radikalisme dan terorisme.
"Potensi benturan antarpendukung kandidat juga sangat tinggi sehingga harus ada strategi dari pemerintah untuk mengantipasi hal-hal negatif yang mungkin bisa terjadi," katanya.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
