Badan siber harus segera bekerja dan sinergi dengan lembaga lain

Badan siber harus segera bekerja dan sinergi dengan lembaga lain

Presiden Joko Widodo ketika melantik Mayjen TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/1/2018). (Antara/Joko Susilo)

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari menilai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus segera bekerja dan bersinergi dengan semua lembaga terkait kebutuhan keamanan siber nasional.

"Kondisi saat ini semakin penting dan segera bekerja serta bersinergi dengan semua lembaga yang berkaitan dengan kebutuhan keamanan siber. Saya harap nantinya BSSN dapat dimanfaatkan untuk menjaga sektor-sektor penting di negeri ini," kata Abdul Kharis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan pengisian jabatan Kepala BSSN itu memang sudah lama ditunggu, karena mengingat BSSN sudah ditetapkan menjadi mitra Komisi I DPR RI.

Menurut dia, sebelumnya BSSN sempat menjadi lembaga di bawah Menteri koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Namun akhirnya statusnya dinaikkan menjadi badan yang bertanggung jawab kepada Presiden, setingkat dengan Kementerian sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara," ujarnya.

Politisi PKS itu menilai tidak ada kata terlambat, sehingga segera bergerak dan isi pos-pos di lembaga dengan orang yang tepat profesional dan independen.

Menurut dia, BSSN adalah lembaga independen, tidak berpihak pada kepentingan apa pun, kerja untuk Negara sehingga hal itu harus dipastikan.

"Saya juga yakin menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, tantangan `cyber security` menjadi semakin dinamis dan perlu segera penanganan yang lebih baik lagi," katanya.

Abdul Kharis mengatakan selain menjaga infrastruktur krusial, mulai dari sektor publik, keuangan, transportasi, dan segala sektor wajib dijaga data-data milik Indonesia dari peretasan pihak luar.

Menurut dia harus dipastikan kedaulatan internet kita jangan sampai disusupi pihak asing dan mencuri data-data Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Mayjen TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/1).

Hadir dalam acara pelantikan, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta pimpinan Lembaga Negara dan beberapa Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Djoko Setiadi adalah Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang diberhentikan jabatannya dan diangkat kembali menjadi Kepala BSSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017.

Sesuai Perpres tersebut, Kepala BSSN diberi hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat menteri.

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar