"Belajar dari krisis utang Eropa, rasio utang sebenarnya bukan merupakan indikator yang pas untuk mengukur kemampuan sebenarnya dari perekonomian sebuah negara. Rasio utang kita yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga kita harus berhati-hati," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Menurut politisi Gerindra tersebut, setelah membaca laporan kinerja pemerintah pada tahun 2017, ditemukan bahwa agresitivitas pemerintah dalam berutang harus dikontrol.
Dia menjabarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya sekitar 5 persen, namun pertumbuhan utangnya mencapai 13-14 persen per tahun.
Berdasarkan laporan pemerintah, lanjutnya, realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp345,8 triliun. Secara nominal, realisasi defisit tersebut memang lebih rendah ketimbang realisasi defisit tahun 2016, yang mencapai Rp367,7 triliun.
"Meskipun secara nominal jumlahnya turun, persentasenya terhadap PDB justru meningkat. Tahun 2016, rasio defisit APBN-P terhadap PDB mencapai 2,46 persen. Tahun 2017, angkanya naik menjadi 2,57 persen terhadap PDB," ucap Fadli.
Fadli mengingatkan agar pemerintah tidak menutup defisit dengan menciptakan utang baru, dan jangan sampai menggampangkan permasalahan utang tersebut.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
