Dalam diskusi bertajuk "Perlukah Airlangga Mundur" di Jakarta, Sabtu, Happy menilai Airlangga sudah mempersiapkan tim solid dan profesional baik di Kementerian Perindustrian maupun di internal Golkar agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik.
"Airlangga sudah membentuk tim solid dan profesional sehingga tidak akan mengganggu kinerja Kementerian Perindustrian dan parpol itu sendiri. Tim ini terpisah untuk di ranah birokrasi dan parpol. Tim tersebut mempunyai target dan sasaran yang jelas," kata Happy.
Ia memandang waktu pemerintahan Kabinet Kerja sudah tidak banyak lagi terutama menjelang tahapan Pilpres 2019 pada Agustus dan September mendatang sehingga posisi Airlangga dalam dua jabatan tidak perlu diperdebatkan.
Menurut dia, banyak program-program Kementerian Perindustrian yang dicetuskan Airlangga harus dilanjutkan sustainable sehingga sangat disayangkan jika program tersebut menjadi terkendala akibat perombakan kementerian.
Happy memaparkan setelah Airlangga terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Setya Novanto pada Rapat Pleno DPP Partai Golkar pertengahan Desember lalu, survei dari partai berlambang pohon beringin tersebut meningkat tiga persen dari 9,5 persen menjadi 12,5 persen dalam satu bulan, berdasarkan survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC).
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti dari Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, mengatakan publik bisa berkaca pada kinerja Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo yang juga merangkap sebagai Bendahara Umum Partai Kebangkitan Bangsa.
Capaian Kabinet Kerja sesuai Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dapat terealisasi dengan baik meskipun Eko memiliki jabatan penting dari partai politiknya.
"Program andalan pemerintah, yakni membangun desa dari pinggiran, mengalami akselerasi luar biasa, pengentasan kemiskinan juga masuk dari jalur desa. Tidak ada efek langsung akibat posisi sebagai bendahara partai dengan kinerja dia," ungkap Abbas.
Ia menambahkan Airlangga mencerminkan figur menteri yang dibutuhkan Jokowi, yakni inovatif, menghasilkan karya baru, memperkuat kebijakan yang dirancang Presiden serta program yang dihasilkan dapat dirasakan langsung ke masyarakat.
Oleh sebab itu, menurut Abbas, kemungkinan bagi Jokowi untuk menggeser posisi Airlangga dari Menteri Perindustrian sangatlah kecil.
***2***
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2018
