"Petani hanya dapat sekadar upah tanam saja. Tengkulak yang dapat untungnya. Itu kondisi sangat memprihatinkan kalau benar pembelian Bulog jauh berkurang," kata Willgo Zainar, di Mataram, Minggu.
Ia juga mengkhawatirkan pedagang besar dari luar NTB akan memanfaatkan ketidakberdayaan Bulog menyerap hasil panen petani dengan melakukan pembelian dengan harga nisbi murah untuk kemudian dijual ke daerah lain.
Jika kondisi tersebut sampai terjadi, lanjut Willgo, berarti menunjukkan bahwa salah satu peran Bulog sebagai stabilisator harga di pasar pasti tidak terwujud.
Di satu sisi, kata Willgo, petani padi di NTB diperkirakan akan melakukan panen pada Februari dan puncaknya Maret 2018. Momen tersebut bertepatan dengan rencana pemerintah mendatangkan beras impor pada Februari 2018.
"Dengan target serapan Bulog yang berkurang dan kedatangan beras impor, tentu tengkulak yang diuntungkan. Apalagi petani NTB mampu memproduksi gabah hingga 2,5 juta ton pada 2017," ujar Ketua Dewan Penasihat Pemuda Tani Indonesia Wilayah NTB ini.
Melihat posisi petani yang dilematis, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra ini menginginkan agar harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras ditinjau lagi.
Berdasarkan Inpres Nomor 5 tahun 2015, HPP untuk GKP sebesar Rp3.750 per kilogram (kg), sedangkan GKG Rp4.600/kg, dan HPP beras Rp7.300/kg.
"Terkadang beda Rp25/kg, Bulog tidak berani membeli dari petani karena sudah ada patokan harga standar, sementara harga beli bersaing dengan tengkulak," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Regional Bulog NTB H Achmad Ma`mun, menyebutkan target penyerapan beras produksi petani sebanyak 71.000 ton pada 2018.
Target tersebut lebih rendah dibandingkan target pada 2017 dengan realisasi sebanyak 97.000 ton. Namun, penurunan target serapan gabah dan beras tersebut merupakan instruksi yang diberikan oleh Bulog Pusat.
"Angka sementara seperti itu. Bisa jadi besok lusa berubah atau akan ada target revisi," ucapnya.
Menurut dia, berkurangnya target serapan terjadi secara nasional. Hal itu disebabkan adanya penurunan jatah bantuan sosial dari 15 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 kilogram.
Penyerapan gabah atau beras petani oleh pemerintah melalui Bulog bertujuan untuk penyaluran bantuan sosial berupa beras sejahtera melalui program bantuan pangan nontunai (BPNT), sehingga jumlah kebutuhan disesuaikan.
"Jika kami membeli terlalu banyak maka beras bisa busuk, dan pastinya itu menyalahi aturan," katanya.
Pewarta: Awaludin
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
