Keterangan pers Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyatakan jumlah tersebut terdiri atas instrumen pinjaman sebesar Rp744 triliun atau 18,9 persen dan penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp3.194,7 triliun atau 81,1 persen.
Jumlah outstanding SBN tersebut belum termasuk penerbitan "prefunding" yang dilakukan pemerintah di akhir 2017 sebesar 4 miliar dolar AS yang dicatatkan pada 2018.
Dalam portfolio SBN tersebut, porsi penerbitan SBN berdenominasi valas lebih kecil dibandingkan rupiah, masing-masing sebesar Rp853,6 triliun atau 21,7 persen dan Rp2.341,1 triliun atau 59,4 persen.
Dari portfolio pinjaman, porsi pinjaman luar negeri juga relatif rendah yaitu Rp738,4 triliun atau sekitar 18,7 persen terhadap total outstanding, yang menandakan masih terjaganya risiko kurs dari porsi utang pemerintah.
Rasio utang yang berada pada kisaran 29,2 persen terhadap PDB ini menandakan utang Indonesia hingga akhir Desember 2017 masih masuk dalam kategori aman.
Hal ini menjadi salah satu variabel penilaian dari lembaga pemeringkat kredit yang telah memberikan penilaian layak investasi (investment grade) kepada Indonesia yaitu karena utang terhadap PDB yang tidak melebihi 60 persen.
Saat ini, berbagai skema pembiayaan melalui utang tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk pembangunan sarana infrastruktur maupun kegiatan produktif lainnya.
Sementara itu, porsi pembiayaan utang pemerintah pada 2017 tercatat mencapai Rp426,1 triliun atau sekitar 99,8 persen dari target APBNP sebesar Rp426,9 triliun.
Dari porsi pembiayaan tersebut, penerbitan SBN mencapai Rp441,8 triliun atau sekitar 102 persen dari target sebesar Rp432,9 persen.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
