La Nyalla diminta temui langsung Bawaslu

La Nyalla diminta temui langsung Bawaslu

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Bawaslu Abhan usai memberikan keterangan kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10/2017). Bawaslu bersinergi dengan KPK untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran terkait dana kampanye, mahar politik, dan politik uang untuk menciptakan Pemilu bersih. (ANTARA /Sigid Kurniawan) ()

Ada sanksi pidana dan administrasi. Pidana penjara maksimal sampai 72 bulan pidana dikenakan pada pemberi dan penerima."
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti diminta menemui langsung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk pemeriksaan awal terkait mahar politik.

"Kami memutuskan mengundang kembali besok. Harapan kami kalau memang yang bersangkutan melihat dan mengalami sampaikan ke Bawaslu agar tidak menjadi isu yang lain," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa.

Dari pemeriksaan awal orang yang pertama kali memberikan informasi itu, kata Abhan, Bawaslu akan bisa mengkaji ulang.

Terkait undangan kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Bawaslu akan melihat dulu hasil klarifikasi dari orang pertama yang menyampaikan tentang mahar politik.

Ia menegaskan mahar politik dilarang berdasarkan UU Pilkada dan parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun selama proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota.

"Ada sanksi pidana dan administrasi. Pidana penjara maksimal sampai 72 bulan pidana dikenakan pada pemberi dan penerima," tutur Abhan.

Selanjutnya sanksi administrasi, calon yang diusung terbukti pidana dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap adanya mahar politik akan didiskualifikasi.

Terkait calon yang mengeluarkan uang sendiri dikhawatirkan terjadinya politik transaksional dan pasangan calon dilarang memberikan uang atau materi lainnya untuk menarik dan mempengaruhi warga.

Bawaslu pun mengingatkan masyarakat pemberi dan penerima uang akan mendapatkan hukuman.

"Ini peringatan untuk masyarakat tidak menerima uang politik dan pasangan calon tidak melakukan," ucap Abhan.

Politik transaksional merupakan kejahatan luar biasa yang efeknya besar, yakni persoalan korupsi diawali karena politik transaksional.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar