Pernyataan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri AS pada Kamis (18/1) setempat.
Sebelumnya pada Selasa (16/1) Washington juga menyatakan akan menahan pendanaan 65 juta dolar AS terpisah, yang sebelumnya direncanakan untuk membayar badan PBB, yang melayani warga Palestina. AS menyebut bahwa UNRWA perlu melakukan reformasi.
Juru bicara Kemlu AS Heather Nauert membantah anggapan penahanan dana tersebut bertujuan menghukum rakyat Palestina, yang telah sangat kritis terhadap pengumuman Presiden Donald Trump pada bulan lalu terkait pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Dalam sebuah surat bertanggal 15 Desember 2017 kepada Komisaris Jenderal UNRWA Pierre Krähenbühl, Pengawas Keuangan Kemlu AS Eric Hembree telah menjanjikan bantuan sebesar 45 juta dolar AS untuk Seruan Darurat Tepi Barat/Gaza.
"AS berencana untuk menyediakan dana ini untuk UNRWA di awal 2018," kata surat tersebut, yang dilihat oleh Reuters pada Kamis (18/1).
"Surat tambahan dan paket kontribusi yang mengkonfirmasikan kontribusi ini akan dikirim pada atau sebelum awal Januari 2018," katanya.
AS telah menjelaskan kepada UNRWA bahwa bantuan senilai 45 juta dolar AS itu adalah sebuah janji yang bertujuan membantu badan tersebut dengan "prediksinya" tapi itu bukan jaminan, kata Nauert pada pertemuan rutin Kemlu AS dengan wartawan.
"Pada saat ini, kami tidak akan menyediakannya, tapi itu tidak berarti --saya ingin menjelaskannya-- itu tidak berarti bahwa itu tidak akan diberikan di masa depan," kata Nauert.
Dia mengulangi pandangan AS bahwa UNRWA memerlukan reformasi, dengan mengatakan bahwa ada lebih banyak pengungsi dalam program ini daripada sebelumnya, dan bahwa "uang yang masuk dari negara lain perlu ditingkatkan juga untuk terus membayar semua pengungsi tersebut."
"Jadi kami meminta negara untuk berbuat lebih banyak," kata Nauert, "Pada dasarnya, kami tidak percaya bahwa kami harus menjadi donor utama bagi setiap organisasi di seluruh dunia."
Meskipun ada keputusan untuk membatalkan bantuan pangan, dia berkata, "Kami adalah negara yang paling dermawan di planet ini. Kami akan terus begitu."
Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan di Twitter pada 2 Januari 2018 bahwa AS memberi rakyat Palestina ratusan juta dolar AS setahun, "tapi tidak mendapatkan apresiasi atau rasa hormat."
Keputusan untuk mengekang pendanaan kemungkinan akan menambah kesulitan untuk menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina dan juga meremehkan kepercayaan Arab bahwa Amerika Serikat dapat bertindak sebagai arbiter yang tidak memihak.
Perundingan terakhir gagal pada 2014, sebagian karena penentangan Israel terhadap kesepakatan persatuan antara unsur Palestina Fatah dan Hamas, dan karena pembangunan permukiman Israel di tanah jajahan, yang diinginkan Palestina sebagai negara masa depannya, di antara sejumlah unsur lain.
Pewarta: GNC Aryani
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2018
