AS tutup sementara layanan publik

AS tutup sementara layanan publik

White House. (White House)

Washington (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat menutup sementara layanan publik pada Jumat tengah malam setelah Demokrat dan Republik gagal mencapai kesepakatan akhir pendanaan operasi, terbagi dalam sengketa pahit tentang imigrasi dan pengamanan perbatasan.

Dalam sesi tengah malam yang dramatis, para senator memblokir rancangan undang-undang untuk memperpanjang pendanaan pemerintah sampai 16 Februari. Rancangan undang-undang itu membutuhkan 60 suara dalam senat dengan 100 anggota namun hanya 50 yang mendukungnya.

Kebanyakan senator dari Demokrat menentang rancangan undang-undang itu karena upaya mereka untuk memasukkan perlindungan bagi ribuan imigran muda yang disebut Dreamers gagal.

Perundingan sengit pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell dan pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer pada menit-menit terakhir sebelum tengah malam tidak berhasil, dan pemerintah Amerika Serikat secara teknis kehabisan uang pada tengah malam.

Penutupan layanan pemerintah secara formal dimulai Sabtu, pada ulang tahun pertama pelantikan Presiden Donald Trump. Pemerintahan Trump segera menyalahkan Demokrat.

"Malam ini, mereka menempatkan politik di atas keamanan nasional, keluarga militer, anak-anak rentan, dan kemampuan negara kita untuk melayani seluruh rakyat Amerika," kata Gedung Putih dalam satu pernyataan.

Pemerintahan Trump menyatakan tidak akan membahas imigrasi sampai pemerintahannya selesai dan berlanjut lagi.

"Ketika Demokrat mulai membayari pasukan bersenjata dan responder pertama, kami akan membuka kembali negosiasi mengenai reformasi imigrasi," kata pernyataan itu.

Sampai kesepakatan itu dicapai, sejumlah badan federal di seluruh negeri tidak akan bisa beroperasi, dan ratusan ribu pekerja federal "non-esensial" akan diistirahatkan sementara tanpa bayaran.

Dewan perwakilan rakyat yang dikuasai Republik melampaui tenggat kebijakan pendanaan darurat pada Kamis. Namun membutuhkan dukungan sedikitnya 10 Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang itu di Senat. Sementara lima Demokrat akhirnya memilih mendukung kebijakan itu, ada lima anggota Republik menentangnya.

Para pemimpin Demokrat menuntut kebijakan itu mencakup perlindungan dari deportasi bagi sekitar 700.000 imigran tak berdokumen yang dijuluki Dreamers, yang tiba di Amerika Serikat saat anak-anak.

Republik menolak memasukkan perlindungan itu, tidak ada pihak yang mau mengalah.

McConnell dan Schumer berkeras mereka berkomitmen mencapai kesepakatan yang bisa memulihkan pendanaan pemerintah sesegera mungkin.

Dalam penutupan sementara layanan publik, para pekerja "esensial" yang berurusan dengan keselamatan publik dan keamanan nasional akan tetap bekerja. Itu mencakup lebih dari 1,3 juta orang yang bertugas aktif di militer yang harus bekerja namun tidak dibayar sampai pendanaan diperbarui, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar