“Melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), pemerintah ingin mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia bisa menjadi investor infrastruktur di negaranya sendiri,” ujar Bambang melalui keterangan tertulisnya.
Bambang melanjutkan, mengingat infrastruktur merupakan salah satu bisnis yang paling menguntungkan, pemerintah juga mendorong koperasi bisa masuk ke infrastruktur. “Masalahnya saat ini, masih berkembang paradigma masa lalu kalau infrastruktur pasti pemerintah - bukan lahannya swasta atau koperasi,” ungkap Bambang.
Pemerintah tidak selektif atau memprioritaskan negara tertentu sebagai investor. Pastinya, pemerintah mengundang investor yang berminat dan punya kemampuan. Baik kemampuan keuangan dan juga kombinasi kemampuan keuangan dan track record. “Jadi kita tidak pilih kasih dalam mengundang investor. Kita lihat siapa yang punya kemampuan, punya track record dan berminat, silahkan berpartisipasi untuk menjadi investor pembangunan infrastruktur di Indonesia,” tegas Bambang.
Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan kunci di acara PINA Day 2018: Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan Struktur Kerjasama PINA, Kamis (18/01), Bambang mengatakan pembangunan infrastruktur, diyakini sebagai kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. “Apabila kita ingin menjadi negara maju, kita membutuhkan banyak kelengkapan. Salah satu environment yang mendukung mengalirnya modal ke Indonesia dan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia adalah infrastruktur. Sebagai contoh, apabila kita tidak address masalah kemacetan di Jakarta, lama kelamaan pertumbuhan akan semakin pelan, karena tidak ada input melalui modal dan infrastruktur yang dapat mendorong output atau pertumbuhan ekonomi. Lama-lama, infrastruktur bukan lagi menjadi faktor pendukung, tetapi bisa menjadi faktor penghambat pertumbuhan,” ujar Menteri Bambang.
Berdasarkan rata-rata standar global, stok infrastruktur terhadap PDB adalah 70 persen. Pada 2012 dan mungkin tidak berbeda jauh dengan kondisi saat ini, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB masih 32 persen, di bawah standar global. Kalau kita bicara negara maju, Jepang itu standar infrastrukturnya di atas 100 persen, atau lebih besar daripada GDP-nya. China sudah hampir 80 persen. Amerika Serikat sebesar 75 hingga 76 persen. Jadi, kalau Indonesia mau menjadi negara maju, maka kita akan bermimpi kalau kita tidak pernah membangun infrastruktur, tegas beliau.
Menurut Bambang, pembangunan infrastruktur harus dilakukan sedini mungkin, karena proyek infrastruktur membutuhkan jangka waktu menengah panjang. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik membutuhkan waktu tiga hingga empat tahun. "Kalau ada pemerintahan yang mengatakan saya tahu infrastruktur penting, tetapi mengatakan biar pemerintahan berikutnya yang membangun infrastruktur, itu artinya dia tidak mau dikenai beban memikirkan infrastruktur. Pemerintahan yang peduli dengan masa depan Indonesia adalah yang berpikir apabila Indonesia mau menjadi negara maju ketika tahun 2045, infrastrukturnya harus dibangun dari sekarang," jelas mantan Menteri Keuangan ini.
Untuk itu, pemerintah saat ini melalui Kementerian PPN/Bappenas sangat berkomitmen mengawal pembangunan infrastruktur salah satunya melalui pembiayaan dengan skema PINA, juga merangkul sektor swasta dan BUMN. "Kita harap yang berpartisipasi dalam PINA adalah murni sektor swasta dan BUMN yang tidak mencari PMN. Kita menerapkan PINA di sini karena di negara lain sudah menjadi best practice. Di negara-negara seperti China, Kanada, dan Australia, peranan swasta dalam infrastruktur cukup masif karena keterlibatan dana pensiun mereka. Dana-dana pensiun mereka masuk ke investasi langsung karena tingkat return-nya yang lebih tinggi dibandingkan deposito. Di sinilah kita perlu mendorong semangat berinvestasi di infrastruktur itu masuk kepada pengelolaan dana jangka panjang kita, khususnya dana pensiun," kata beliau.
Pewarta: PRWire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2018
