Kerja sama operasi (KSO) antara PT BIJB yang merupakan perusahaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau BUMD dan AP II dikukuhkan lewat penandatanganan KSO, di Gedung Negara Pakuan Kota Bandung, Senin.
Nantinya, bandara yang akan beroperasi pada pertengahan 2018 sekaligus bisa melayani penerbangan haji ini, akan dikelola AP II, selaku operator, dengan durasi 17 tahun atau sampai 2035.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher, Direktur AP II Muhammad Awaludin, dan Direktur PT BIJB Virda Dimas Ekaputra dan disaksikan langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, serta direksi dan para pemegang saham.
Dalam hal ini nantinya Pemprov Jabar yang menaungi langsung PT BIJB masih menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi sekitar 62 persen bersama PT Jasa Sarana dan sindikasi perbankan syariah.
Sedangkan AP II bersama reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) berkisar di 38 persen. Angka itu saat ini masih dalam pembahasan dan belum final.
"Akhirnya disepakati KSO ini dengan jangka waktu 17 tahun," kata Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra.
Jalan panjang kerja sama operasi yang sudah lama dijajaki antara PT BIJB dengan AP II disepakati akhir pekan lalu.
Pemerintah dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengambil jalan tengah dari dua penawaran yang diajukan masing-masing pihak.
Dari pertemuan itu izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) untuk bandara Kertajati yakni 17 tahun.
"Kerjasama Penyelenggaraan Bandara Kertajati dengan AP II ini terkait dengan penggunaan BUBU, PT AP II untuk pengoperasian dan pemeliharaan Bandara Kertajati," ujar Virda.
Menurut Virda, selain kerja sama pengelolaan bandara dengan nilai investasi Rp 2,6 triliun tersebut, poin-poin lainnya selama Bandara Kertajati dikelola AP II disepakati juga beberapa hal.
Diantaranya, akan ada transfer of knowledge atau transfer pengetahuan dari AP II kepada BIJB ihwal pengelolaan kebandarudaraan. Adanya proses tersebut dimaksudkan jika berakhirnya kerja sama dengan AP II berakhir, PT BIJB bisa bisa mandiri untuk menjadi operator bandara.
Dengan masuknya AP II tentu ini semakin menegaskan bahwa Bandara Kertajati bisa beroperasi pada 2018. AP II sejak menyepakati hal tersebut langsung melakukan ekuitas langsung (direct equity) dengan rencana melakukan perpanjangan landasan pacu atau runway menjadi 3.000 meter.
Sampai saat ini landasan pacu yang dibangun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru terealisasi 2.500 dari ultimate 3.500 meter.
Komponen seperti airfield lighting system dan rambu-rambu lainnya sudah terpasang. Dibutuhkan panjang minimal 3.000 meter dimaksudkan agar bisa menunjang pergerakan pesawat berbadan besar seperti halnya Boeing 777.
Virda berharap, kerja sama ini juga tetap bisa memenuhi, sebagaimana komitmen awal PT BIJB berdiri 2014 lalu ihwal sumber daya manusia (SDM) yang masuk dalam instrumen kesiapan beroperasinya bandara.
"Dalam poin itu personil Bandara Kertajati akan diprioritaskan dari lingkungan sekitar bandara sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengoperasian Bandara Kertajati," kata dia.
Sementara itu, Direktur AP II Muhammad Awaludin, menambahkan, untuk hadirnya AP II yang bertindak sebagai operator dan investor tengah mempersiapkan langkah cepat ihwal operation readliness and airport Transport (ORAT).
Ia mengatakan persiapan itu berkaitan dengan penyediaan fasilitas, sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem kebandar udaraaan.
"Kalau target Mei soft launching tentu sebelum Mei kita harus tuntas semuanya," kata Awaludin.
"Untuk runway kita juga sudah siapkan Rp350 miliar untuk perpanjangan (500 meter," tambah dia.
Bambang melanjutkan, untuk menatap beroperasinya Bandara Kertajati pada Juni 2018, tentunya berbagai kesiapan harus segera dilakukan.
Salah satunya kehadiran operator yang menangani aktivitas bandara setiap harinya sehingga KSO antara PT BIJB dengan AP II ini sangat penting untuk memenuhi syarat beroperasinya suatu bandara.
"Beroperasinya bandara ini penting karena bandara ini bisa menjadi alternatif bandara yang ada di Soekarno-Hatta," ujar Bambang.
Pihaknya berharap, dengan adanya KSO ini kerja sama dua belah pihak bisa saling menguntungkan. Satu sisi BIJB sebagai BUMD bisa mengambil pelajaran terkait pengoperasian bandara ketika KSO tersebut berakhir.
"KSO 17 tahun bisa menjadi pembelajaran yang baik. Tapi ini bisa ditanamkan. Setelah 17 tahun operasional ini bisa oleh BIJB. Karena sebenarnya BUBU itu tidak hanya AP I dan II tapi terbuka," jelas Bambang.***2***
(U.A066/B/Y003/Y003) 22-01-2018 16:19:55
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
