Jenewa (ANTARA News) - Badan urusan Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), Jumat, memperkirakan terjadi krisis gizi buruk di Venezuela, namun tidak memiliki informasi yang tepat dan cara untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif.

"Sementara angka yang tepat tidak tersedia karena data kesehatan atau gizi resmi yang sangat terbatas, ada tanda-tanda yang jelas bahwa krisis tersebut membatasi akses anak-anak terhadap layanan kesehatan, obat-obatan dan makanan berkualitas," kata juru bicara UNICEF, Christophe Boulierac, dalam riefing PBB di Jenewa.

Pemerintah Venezuela belum mempublikasikan data tentang rasio berat badan rendah terhadap tinggi badan balita sejak 2009, ketika angka tersebut berada pada kisaran 3,2 persen. Namun badan bantuan Caritas menyebutkan angka tersebut sebesar 15,5 persen pada Agustus lalu, kata UNICEF.

"Ketika ini tentang memerangi malnutrisi anak, bukan waktunya untuk berdiskusi, ini saatnya beraksi, "kata Boulierac.

"Bertindak untuk memerangi kekurangan gizi membutuhkan data, dan tidak ada cukup data resmi saat ini dan tidak ada cukup koordinasi."

Pemerintah Presiden Nicolas Maduro mengatakan Venezuela sedang memerangi konspirasi sayap kanan Amerika Serikat yang bertekad untuk mengakhiri sosialisme di Amerika Latin, menggoyang ekonomi Venezuela, dan mencuri kekayaan minyaknya.

Namun kritikus mengatakan, Maduro, yang menggantikan Hugo Chavez pada tahun 2013 dan mengatakan bahwa minggu ini dia akan kembali mencalonkan diri untuk mengikuti pemilihan umum, telah menghancurkan perekonomiam negara kaya minyak itu.

Pemerintahannya disebut telah mengubah Venezuela menjadi sebuah kediktatoran dan mengacaukan sistem pemilihan umum demi kelangsungan kekuasaan Partai Sosialisnya.

UNICEF mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak krisis terhadap anak-anak, dengan menyediakan paket makanan yang terjangkau bagi keluarga yang paling rentan, transfer uang tunai, dan penguatan layanan penilaian dan penyembuhan gizi.

Tapi Boulierac mengatakan bahwa tanpa tindakan bersama antara pemerintah, lembaga bantuan dan Perserikatan Bangsa Bangsa upaya penanganan malnutrisi tidak akan efektif.

"Ini adalah situasi di mana ada krisis ekonomi, hiperinflasi, harga yang meroket, dan juga krisis sosio-politik dengan kurangnya kesepakatan dan dialog, untuk memecahkan masalah yang paling mendesak.," demikian Reuters.

(G003)

Pewarta: -
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018