Mahkamah Agung Venezuela pekan lalu melarang koalisi oposisi utama bersaing dalam pemilihan presiden, memuluskan langkah Maduro untuk kembali menjadi presiden di negara yang dulu makmur namun kini dilanda kekacauan politik dan ekonomi itu.
Keputusan Mahkamah Agung merupakan perkembangan terbaru dalam kebuntuan selama berbulan-bulan antara Maduro dan oposisi.
Tanggal pemilihan umum belum ditetapkan, tapi itu harus dilaksanakan sebelum 30 April.
"Argentina tidak akan mengakui pemilihan ini," kata Macri kepada AFP dalam wawancara di Paris pada Sabtu, sehari setelah melakukan pembicaraan dengan Presiden Emmanuel Macron.
"Maduro mengolok-olok kawasan dan seluruh dunia," imbuhnya.
Setelah "membangkitkan harapan" dengan mengizinkan Republik Dominika dan negara-negara Amerika Latin lainnya menengahi krisis, "satu-satunya hal yang dia lakukan adalah terus menginjak-injak hak asasi manusia," sambung Macri.
Pada Jumat, Macron menyebut Venezuela terperosok ke sistem pemerintahan otoriter tidak dapat diterima dan mengatakan dia mendukung pengetatan sanksi Uni Eropa terhadap negara kaya minyak itu, pernyataan yang disebut Caracas "tindakan kejam dan tidak bersahabat."
Negara-negara sekawasan seperti Brasil dan Argentina enggan mengikuti langkah Amerika Serikat dan Uni Eropa menggunakan jalur sanksi, menyatakan khawatir tindakan itu akan makin membuat rakyat Venezuela menderita. (mr)
Pewarta: -
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
