Larangan tersebut, diberlakukan pada 11 Januari, menangguhkan izin menggelar demonstrasi dan acara politik publik lain saat Gambia mempersiapkan pemilu lokal pada April.
Sebuah pernyataan kepolisian yang dirilis Senin menyebutkan "partai politik yang ingin menggelar kegiatan politik dengan menggunakan sistem alamat publik dipersilakan untuk mengirimkan permintaan mereka."
Mereka menegaskan kembali komitmen untuk memastikan bahwa aktivitas politik dilakukan di dalam suasana aman dan selamat, menyusul sejumlah bentrokan pada awal Januari.
Pendukung oposisi Alliance for Patriotic Reorientation and Construction (APRC) menuduh bahwa mereka diserang di dekat desa Presiden Barrow pada 8 Januari, dan di dua insiden serupa beberapa hari berikutnya.
Kepresidenan mengonfirmasi bahwa beberapa orang terluka dalam konfrontasi pertama, sementara pendukung Partai Demokratik Bersatu mengatakan warga desa menyerang pendukung APRC, bukan anggota mereka, demikian dikutip dari laporan AFP. (mu)
Pewarta: -
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
