"Pemerintah harus benar-benar mengkaji ulang. Jangan sampai situasi seperti sekarang, pasar kita banyak dimanfaatkan daripada kita memanfaatkan," kata peneliti senior IGJ Olisias Gultom saat diskusi dengan awak media di Jakarta, Selasa.
Dari sekian FTA yang ditandatangani, lanjut Olis, hanya sekitar 30-an persen pemanfaatan Preferential FTA yang menunjukkan masih rendahnya daya saing Indonesia. Ditambah, sedikitnya komoditas ekspor unggulan Indonesia sehingga penetrasi pasarnya pun terbatas.
Oleh karena itu, Olis menilai perundingan perdagangan bebas tidak perlu memberikan konsesi tarif terbuka untuk pasar domestik Indonesia dan hanya ditujukan untuk sektor-sektor unggulan Indonesia saja.
"Walaupun dalam program prioritas nasional mengenai pengembangan ekspor barang dan jasa disebutkan perlunya penurunan hambatan tarif dan non tarif di negara tujuan ekspor, pemerintah tetap harus melakukannya secara selektif termasuk dalam menentukan mitra dagang Indonesia," kata Olis.
Menurut Oli, keselarasan antara pilihan penguatan daya saing nasional dengan diplomasi perdagangan internasional perlu dilakukan, sehingga Indonesia dapat terhindar dari risiko-risiko dari penerapan FTA.
Strategi ekspansif namun defensif perlu diterapkan di dalam menyusun kebijakan perdagangan internasional. Pemerintah harus berhati-hati untuk mengikatkan komitmen jangka panjang yang sekali ditandatangani, akan sulit menarik diri. Hal itu juga untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Olis menambahkan, untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja ekspor, pemerintah Indonesia harus memijakkan kaki pada strategi jangka panjang ketimbang jangka pendek.
"Artinya, kinerja ekspor yang berbasis komoditas bahan mentah harus segera dibatasi atau bahkan ditinggalkan dan memperkuat kinerja ekspor yang bernilai tambah. Dalam konteks ini, tentunya harus dilakukan secara bertahap," kata Olis.
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2018
