Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengevaluasi Pos Lintas Batas Negara Aruk, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Malaysia.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini tengah berlangsung pembangunan fisik tahap dua.

"Secara progres pembangunan kita harus menyiapkan fungsi apa yang didorong. Yang jelas fungsi PLBN itu adalah pelayanan aktivitas lintas batas, jadi kita sepakat masing-masing instansi mengecek kembali kesiapan infrastruktur," jelasnya.

Robert menuturkan PLBN Aruk sejatinya telah lengkap karena sudah memiliki fasilitas keimigrasian, bea dan cukai hingga karantina.

Ke depan, pemerintah akan terus mengupayakan memaksimalkan kebutuhan PLBN terutama dalam konteks pengembangan ekonomi.

Robert melanjutkan, hingga saat ini pelayanan di PLBN Aruk masih difokuskan untuk lintas batas manusia. Artinya, pos yang jadi garda terdepan negara Indonesia itu masih lebih banyak melayani pergerakan manusia sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan.

"Antara lain (untuk) pariwisata, tapi ada juga yang kunjungan keluarga, karena itu kan masyarakat yang serumpun. Tapi pastinya adanya juga kunjungan lain dalam konteks bisnis dalam skala kecil," katanya.

Padahal, menurut Robert, potensi wilayah perbatasan itu sangatlah besar untuk dikembangkan. Terlebih hasil pertanian seperti karet, minyak kelapa sawit hingga hasil bumi dan laut cukup melimpah.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, lanjut dia, pemerintah akam berkonsentrasi untuk mengembangkan ekspor dari wilayah perbatasan itu.

"Impor tetap dimungkinkan sepanjang ada kebutuhan masyarakat, itu prinsipnya," tukasnya.

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018