"Hal tersebut penting guna menangkal masifnya peredaran informasi palsu melalui media sosial," kata dia di Padang, Jumat, terkait pelaksanaan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2018.
Menurutnya, masyarakat sering dibuat bingung, was-was bahkan ketakutan akibat hoaks, dalam kondisi demikian mereka butuh rujukan informasi yang terpecaya.
Saat itu media arus utama harus senantiasa tampil menjadi rujukan dengan suguhan informasi terverifikasi, kata dia.
Selain itu, ia juga berharap pers tidak berpihak dan mendorong demokratisasi yang sehat.
"Tahun 2018 ada momen pemilihan kepala daerah serentak bisa jadi ada pasangan calon yang memasang iklan besar-besaran dengan harapan mendapat kompensasi pemberitaan yang berlebihan dari media tersebut," ucapnya.
Ia menilai pemberitaan yang berlebihan tersebut bisa dimaknai sebagai keberpihakan pers pada calon pasangan tertentu dan tidak mendorong demokratisasi yang sehat.
Pada sisi lain ia mengapresiasi penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Kota Padang.
"Pada peringatan HPN kali ini tidak hanya insan pers yang terlibat. Pemerintah daerah berhasil melibatkan ribuan masyarakat untuk hadir mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka HPN seperti lari bersama (Minangkabau Run), sepeda santai, senam massal, seminar, pertunjukkan kesenian, kebudayaan dan wisata," katanya.
Sementara Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Indonesia sepakat untuk menyukseskan helat demokrasi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilu 2019 dengan menjaga objektivitas pemberitaan sesuai kode etik jurnalistik.
Kesepakatan itu dideklarasikan pada salah satu hotel di Kota Padang, Sumatera Barat dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018.
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
