Kupang (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat bahwa sedikitnya ada lima infrastruktur irigasi yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di provinsi setempat selama Januari 2018.

"Kerusakan irigasi akibat banjir itu lebih dominan terjadi di wilayah barat Pulau Flores, kemudian ada juga di Sumba Timur," kata Kepala BPDB NTT Tini Thadeus saat dihubungi Antara di Kupang, Jumat.

Ia menyebut, kerusakan irigasi itu terjadi di tiga desa di Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur, yakni Desa Wae Rasan dan dua titik di Desa Banteng Pau.

Infrastruktur irigasi yang terdampak banjir itu, lanjutnya, mengalami berbagai macam kerusakan seperti irigasi yang hanyut, saluran bendungan untuk irigasi yang ambruk, hingga saluran irigasi yang putus total.

Kemudian, banjir juga mengakibatkan kerusakan saluran irigasi Wae Lelong serta bendungan irigasi Wae Soki sepanjang 50 meter di Desa Popo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai.

Selain itu, saluran irigasi Mengit sepanjang 800 meter di Kabupaten Sumba Timur terputus yang mengakibatkan lahan sawah seluas 50 Ha belum dapat diolah.

"Semua infrastruktur yang rusak ini telah dilakukan pendataan, dan selanjutnya akan diintervensi pemerintah untuk perbaikan," katanya.

Tini menjelaskan, upaya penanganan kerusakan infrastruktur ini dapat ditangani dengan melalui proposal bantuan yang diajukan pemerintah di daerah terdampak.

"Kalau pemerintah kabupaten tidak memiliki pendanaan yang cukup untuk menangani kerusakan maka bisa membuat proposal untuk intervensi dari BNPB melalui provinsi," katanya.

Ia mengatakan, setiap kabupaten pada umumnya telah menyiapakan anggaran penanggulangan bencana namun kadang kala dampak kerusakan tidak berbanding lurus dengan anggaran yang ada.

"Sementara anggaran APBD untuk penanganan bencana setiap tahun masih terbatas, seihngga biasanya dilakukan perbaikan secara bertahap," katanya.

Ia menambahkan, perbaikan infrastruktur juga bisa dibantu melalui dana tanggap darurat yang disiapkan BPBD namun kepentingan yang sifatnya emergensi.

"Misalnya ada jembatan putus maka bisa ditangani melalui dana tanggap darurat untuk membuat jembatan darurat, tapi itu sifatnya emergensi sambil menunggu pembangunan jembatan yang permanen," katanya.

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018