Anggota DPR: dana riset jangan bertumpu dari APBN

Anggota DPR: dana riset jangan bertumpu dari APBN

Acara "focus group discussion" (FGD) tentang "Hilirisasi Inovasi Hasil Riset untuk Industri dan Jasa" yang diselenggarakan dalam rangka HUT Ke-50 Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR Jakarta, Senin (12/2). (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha menilai dana riset dan penelitian jangan hanya bertumpu atau bersumber dari APBN.

"Perlu didorong keterlibatan swasta untuk lebih banyak mendanai riset dan penelitian," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dalam "focus group discussion" (FGD) tentang "Hilirisasi Inovasi Hasil Riset untuk Industri dan Jasa" yang diselenggarakan dalam rangka HUT Ke-50 Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR Jakarta, Senin (12/2), Satya mengatakan pengembangan ilmu dan teknologi nasional di masa depan akan semakin maju jika didukung oleh riset dan penelitian yang mumpuni.

Ironisnya, kegiatan riset dan penelitian di Indonesia hingga saat ini belum menjadi hal yang penting.

Bahkan, lanjutnya, dana riset di Indonesia adalah paling kecil dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

"Sayangnya, di Indonesia pengembangan riset dan penelitian belum mendapat prioritas. Ini terendah di negara-negara ASEAN. Kecilnya dana riset ini, tidak memiliki daya dorong untuk menghasilkan iptek yang mendukung innovation driven economy (IDE)," kata Satya yang juga Ketua Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tersebut.

Menurut dia, dana riset Indonesia hanya 0,08 persen dari PDB atau sangat kecil dibandingkan Tiongkok yang mencapai 1,5 persen dan Korea 3,4 persen dari PDB.

Bahkan, 80 persen dana riset dan penelitian masih bertumpu pada pembiayaan APBN.

"Kita perlu mendorong keterlibatan swasta dalam riset dan penelitian sebagai prasyarat dukungan tercapainya IDE," katanya.

Berbeda dengan Korea, yang 80 persen risetnya didanai dan dilaksanakan oleh swasta, terutama industri.

"Riset harus menjadi penopang sektor strategis nasional. Tidak bisa bertumpu lagi hanya pada pembiayaan APBN. Idealnya, swasta harus lebih banyak terlibat dalam riset. Dana riset kita tahun 2017 hanya Rp24 triliun dari APBN dan swasta. Bandingkan dengan Malaysia, 52 persen dana riset dari swasta. Yang, penting harus menghilangkan ego sektoral," kata Satya yang Anggota DPR dari Dapil Jatim IX itu.

Sementara itu, Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti Jumain Appe yang juga menjadi pembicara FGD menyampaikan, riset dan penelitian harus menjadi basis pengembangan iptek di masa depan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk swasta.

"Semua proses penelitian harus mengarah ke proses hilirisasi, harus ada implementasi dalam penelitian. Diperlukan sinkronisasi lintas sektoral mengingat posisi strategis riset yang menyentuh secara langsung setiap sektor pembangunan nasional," katanya.

Ia berharap dukungan dari Komisi VII DPR RI terkait hak anggaran untuk memperbesar porsi dana riset dan penelitian dalam APBN.

Selain itu, lanjut Jumain, juga mendorong peran serta industri dalam mengembangan hilirisasi riset dan penelitian di sektor-sektor strategis nasional.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar