"Jangan kalah dengan TNB Malaysia atau perusahaan listrik Korea. Secara manajerial, PLN dituntut lebih efisien lagi," kata Tulus melalui pesan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.
Tulus meminta PLN untuk menginformasikan capaian efisiensi kepada masyarakat, terutama dalam parameter dari lembaga pemberi rating berskala internasional.
Selain itu, PLN juga harus terus meningkatkan pelayanannya karena masih banyak keluhan terhadap pelayanan perusahaan penyedia listrik tersebut.
"Bahkan pada 2017, keluhan konsumen terhadap PLN menduduki peringkat lima besar karena mencapai enam persen dari total pengaduan ke YLKI," tuturnya.
Di sisi lain, Tulus meminta pemerintah untuk menjaga keberpihakan kepada badan usaha milik negara (BUMN) sebagai wujud nyata penerapan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
"Misi BUMN, seperti PLN dan PT Pertamina, selain mencari keuntungan yang wajar juga untuk melayani masyarakat," katanya.
Tulus mengatakan pemerintah harus menjaga BUMN dari ancaman kebangkrutan akibat kebijakan yang tidak jelas, tidak taat asas dan saling tumpang tindih.
Tulus mencontohkan kebijakan di bidang ketenagalistrikan yang sangat diatur di sisi hilir yaitu tarif listrik, tetapi sangat dinamis dan liberal di sektor hulu.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
