"Tuntutan kami jelas, hapuskan trawl dari laut Bengkulu," kata koordinator aksi, Rahmat Syah di sela-sela unjuk rasa, Senin.
Aksi nelayan yang berasal dari Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma itu menuntut penegak hukum tegas menertibkan kapal-kapal pengguna trawl yang masih beroperasi di wilayah tersebut.
Menggunakan kendaraan bak terbuka dan kendaraan roda dua, para nelayan bergerak dari wilayah Kelurahan Pasar Malabero menuju Kantor Gubernur.
Aksi yang didukung kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menyampaikan aspirasi mereka yakni menuntut aparat penegak hukum menangkap pelaku trawl.
"Kami masih bertemu nelayan trawl di laut dan mereka masih bebas beroperasi," ucap Hendrizal, nelayan Kelurahan Teluk Sepang.
Dalam aksi itu, para nelayan juga menuntut Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mencabut kesepakatan yang dibuat bersama Danlanal dan Direktur Polairud yang menyepakati operasi trawl di atas empat mil laut.
Ali Akbar dari Kanopi yang mendampingi nelayan mengatakan aksi tersebut untuk menunjukkan ke pemerintah pusat bahwa trawl masih beroperasi di wilayah Bengkulu.
"Kita meminta Menteri Susi Pudjiastuti mengirimkan tim sapu trawl ke Bengkulu," katanya.
Setelah berorasi selama satu jam, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Novian Andusti menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menertibkan trawl dari laut Bengkulu.
Dalam satu minggu ini kata Sekda, tim yang dipimpin Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu akan turun mengawasi perairan Bengkulu dari aktivitas kapal pengguna alat tangkap terlarang.
"Kalau dalam satu minggu ini tidak ada pengawasan di lapangan maka nelayan temui saya lagi," ujar Novian.
Setelah mendengarkan janji dan komitmen aparatur pemerintah daerah itu, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib.
Baca juga: DKP: nelayan harus punya niat ganti "trawl"
Pewarta: Helti Marini S
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
