Usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta, Selasa, ia mengatakan awalnya proyek tersebut membutuhkan investasi 5,988 miliar dolar AS (sekitar Rp80,87 triliun dengan kurs Rp13.500 per dolar AS) namun angkanya kemudian naik menjadi 6,071 miliar dolar AS (sekitar Rp81,95 triliun)
"(Karena) asuransi dan DSRA, jadi reserve account yang harus ditanggung KCIC karena pinjaman," katanya.
Akan tetapi, Dwi menjelaskan, kenaikan nilai proyek telah disepakati sejak lama. "Itu sudah lama kok," katanya.
Porsi pendanaan proyek tersebut terbagi dua, 75 persen ditanggung China Development Bank (CDB) dan 25 persen dari ekuitas pemegang saham KCIC, yang terdiri atas lima badan usaha China (40 persen) dan empat perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60 persen).
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) merupakan gabungan dari empat badan usaha milik negara yaitu PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PTPN VIII dan PT Jasa Marga.
Pinjaman tahap awal sebesar 500 juta dolar AS dari China Development Bank untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dijadwalkan cair pada Maret 2018, setelah memenuhi persyaratan minimal pembebasan lahan.
Hingga saat ini, pembebasan lahan telah mencapai 54 persen, yang artinya memenuhi persyaratan pencairan pinjaman yang mengharuskan pembebasan lahan mencapai minimal 53 persen.
Mengenai kemajuan pengerjaan proyek itu, Dwi mengatakan: "Konstruksinya kurang lebih 5 sampai 10 persen. Tidak bisa dikatakan berapa panjang sudah dilakukan karena variatif karena pekerjaan."
Baca juga: Luhut pastikan kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
